Monday, 8 Rajab 1444 / 30 January 2023

Pengamat Sebut Jokowi Pakai Relawan untuk Yakinkan Parpol Pilih Ganjar

Rabu 30 Nov 2022 09:06 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Erik Purnama Putra

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2022).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kata Ari, pemerintah inkonsisten mengizinkan pertemuan relawan di Gelora Bung Karno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Acara Relawan Nusantara di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2022), yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan puluhan ribu orang, menimbulkan spekulasi di masyarakat. Selain persoalan izin penggunaan GBK, pengamat menilai Jokowi berusaha menggunakan relawan untuk meyakinkan parpol agar mau memilih Ganjar Pranowo.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo mengatakan, pertemuan Jokowi bersama seluruh elemen Relawan Nusantara untuk memanaskan mesin politik. Pasalnya, publik mengaitkan dengan izin penggunaan GBK yang sebelumnya dilarang untuk kegiatan politik, olahraga, dan konser musik. Masalah lain, penyalahgunaan Jalan Jenderal Sudirman yang dijadikan area parkir bus para relawan.

"Aktivitas Relawan Nusantara ini jelas kegiatan politik, karena itu pemerintah inkonsisten dalam soal perizinan terkait kebijakan izin GBK tersebut. Apalagi berimbas pada ketertiban umum terkait parkir kendaraan," kata Ari kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, seharusnya pihak panitia dan terutama Presiden Jokowi peka dan solider dengan kecemburuan publik terkait pemberian izin aktivitas Relawan Nusantara tersebut. Namun alih-alih peka dengan suara warganet soal penggunaan GBK, Ari menilai, Jokowi lebih konsen meyakinkan agar kandidat calon presiden (capres) nya jadi pilihan masyarakat.

"Jokowi sampai dua kali sebut 'rambut putih', seolah kode kuat ke Ganjar," kata Ari. Bukan hanya itu, Ari menilai, Jokowi berusaha meyakinkan parpol soal Ganjar yang juga didukung banyak relawan sebagai mesin politik. Karena bagaimana pun, sambung dia, pencapresan tetap harus melalui parpol dan syaratnya adalah terpenuhinya electoral threshold 20 persen.

"Karena untuk mengajukan capres-cawapres itu adalah partai politik atau gabungan parpol, artinya presiden tidak bisa mengajukan, hanya mengusulkan saja ke partai," jelasnya.

Sehingga pernyataan Jokowi soal kriteria calon pemimpin sebagai bentuk upaya membangun opini. Ari menyebutkan, Jokowi membuat kriteria yang kuat sebagai masukan ke parpol soal sosok yang layak memimpin pada 2024. "Yaitu pemimpin yang mikirin rakyat, meski baru sebatas kriteria berdasar raut wajah dan penampilan, seolah kriteria itu bukti kinerja yang pas bagi sang pemimpin," terangnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA