REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta peraturan daerah yang mengatur tentang pesantren segera diwujudkan untuk menguatkan posisi lembaga pendidikan Islam tersebut di pemerintahan.
"Perda Pesantren itu otomatis menjadi konsekuensi dan kebutuhan. Selama ini pesantren telah memberi dukunganluar biasa," kata Ketua Lembaga Dakwah PCNU Bantul Budi Suprapto di Bantul, Senin (28/11/2022).
Menurut dia, di Bantul saat ini sedang memproses penyusunan Perda Pesantren. Dalam pembahasan rancangan perda tengah dilakukan forum diskusi dan aspirasi yang dilakukan berbagai pihak terkait, termasuk melibatkan pesantren.
"Belum pada keputusan, tapi proses menuju ke sana (perda) sudah ada. Harapannya segera diterbitkan karena kalau kita melihat peran santri dan pesantren tidak kalah jauh dari lembaga formal lainnya," katanya.
Menurut dia, pesantren merupakan milik swasta, tetapi jika dilihat perannya sangat luar biasa sehingga sudah saatnya pemerintah melihat pesantren bagian dari tulang punggung yang mempertahankan nasionalisme keindonesiaan.
"Perda itu otomatis menguatkan, jadi kalau negara ikut mendukung pesantren dalam pendanaan, saya kira itu luar biasa pengaruhnya terhadap pesantren sendiri," katanya.
Dia mengatakan dukungan pendanaan dari pemerintah kepada pesantren bukan berarti pesantren tidak mandiri. "Pesantren sudah terbukti berpuluh-puluh tahun mandiri, tapi ketika pemerintah ikut masuk, dalam arti tidak memengaruhidan tidak mencampuri, tapi mendukung, saya kira itu luar biasa," katanya.
Apalagi, katanya, pesantren di Bantul yang mendidik para santri dari berbagai daerah tersebut jumlahnya terbanyak di Provinsi DIY. "Total pesantren di Bantul yang terdaftar hampir 200 pesantren," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
