REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Ma'ruf Amin meminta tidak ada lagi penggunaan istilah atau penyebutan kurang baik pada Pemilu 2024, mendatang. Meski tidak menyebut secara rinci, Ma'ruf berharap sebutan yang bisa memicu pembelahan di masyarakat seperti di Pemilu 2019 lalu tidak digunakan lagi.
Beberapa istilah muncul saat Pemilu 2019 seperti cebong, kampret, kadrun, dan lainnya yang dinilai menjadi salah satu pemicu permusuhan di masyarakat. "Jangan menggunakan juga sebutan-sebutan yang bisa menimbulkan permusuhan. Seperti pemilu yang lalu penyebutan yang kurang baik ya," ujar Ma'ruf dikutip dari keterangan persnya, Ahad (27/11/2022) usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional KAHMI, akhir pekan ini.
Ma'ruf mengajak semua pihak menjaga kondusifitas pemilu mendatang. Karena itu, segala sesuatu yang bisa memicu pembelahan di masyarakat harus dihindari.
Dia mengingatkan Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi lima tahunan yang perlu tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. "Barangkali itu harus dihindari untuk menjaga keutuhan bangsa dan kesatuan. Bahwa kita ada dalam alam demokrasi, orang boleh memilih siapa yang sesuai dengan hati nuraninya, saya kira itu," ujarnya.
Untuk itu, dia meminta para elit politik memberikan contoh pelaksanaan demokrasi berintegritas dalam Pemilu 2024, mendatang. Ma'ruf menekankan, para elit politik memiliki pengaruh besar untuk menjaga kondusifitas tahun politik.
"Yang harus memberi contoh itu elitnya. Justru harus dari elitnya. Karena kalau elitnya sudah tidak memegang teguh prinsip itu, di bawah itu akan lebih keras," ujar Ma'ruf.
Dia meminta para elit politik menjaga suasana damai dan sejuk dalam Pemilu mendatang. Salah satunya dengan tidak membuat pernyataan atau melakukan tindakan yang bisa memicu perpecahan bangsa.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengingatkan, para elit politik dan peserta pemilu menaati aturan kepemiluan. Lebih lanjut, kata Ma'ruf, pengalaman pemilu sebelumnya harus dijadikan pedoman untuk membuat Pemilu 2024 lebih berintegritas.
"Masing-masing kan biasanya kan ada semacam pakta integritas, itu sebaiknya (dipatuhi) selain ada aturan-aturan dalam pemilu, supaya masing-masing menjaga diri, tidak berlebihan, kalau berlebihan kan akan bisa menimbulkan ketidakbaikan," ujar Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
