Wednesday, 17 Rajab 1444 / 08 February 2023

Airlangga: TPIP-TPID Sinergikan Strategi Jaga Inflasi Menjelang Akhir Tahun

Sabtu 26 Nov 2022 07:44 WIB

Red: Agus raharjo

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan pedagang bumbu dapur saat mengunjungi Pasar Flamboyan di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11/2022). Airlangga Hartanto melakukan kunjungan kerja ke Pontianak untuk menghadiri rangkaian kegiatan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-25  dan memimpin rapat koordinasi TPIP-TPID pada Jumat (25/11/2022) dan Sabtu (26/11/2022).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan pedagang bumbu dapur saat mengunjungi Pasar Flamboyan di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11/2022). Airlangga Hartanto melakukan kunjungan kerja ke Pontianak untuk menghadiri rangkaian kegiatan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) ke-25 dan memimpin rapat koordinasi TPIP-TPID pada Jumat (25/11/2022) dan Sabtu (26/11/2022).

Foto: ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Transportasi menjadi sektor penyumbang inflasi terbesar sejak pandemi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK--Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Airlangga Hartarto mengingatkan seluruh pihak terutama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mampu mengendalikan inflasi menjelang pergantian tahun dan perayaan Natal 2022. Airlangga memberikan arahan strategi untuk bisa mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun.

Menurut Airlangga yang juga Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian ini, transportasi merupakan sektor penyumbang inflasi terbesar sejak dilakukannya perbaikan dalam kegiatan penanganan dampak Covid-19.

Baca Juga

"Salah satu inflasi yang keras kepala itu pada sektor transportasi, sehingga kita akan menjaga sektor transportasi agar tidak terus menyumbangkan inflasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melihat karena sektor terbesar yakni transportasi," kata Airlangga Hartarto saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP-TPID dan penyerahan KUR di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (25/11/2022).

Menko Perekonomian mengatakan, dengan membaiknya sektor transportasi, akan tinggi juga mobilitas penduduk. Maka pihaknya akan terus evaluasi tarif batas penerbangan.

"Sektor transportasi memang membaik sejalan dengan perbaikan penanganan pandemi Covid-19. Sehingga mobilitas penduduk sudah mulai meningkat, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Akan tetapi, tentu tarif batas atas penerbangan perlu kita evaluasi." tuturnya.

Selain itu, Airlangga mengatakan dalam Rakor Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Maluku membahas beberapa komoditas yang berpotensi bisa mengganggu inflasi. "Komoditas tersebut antara lain, bawang merah, daging ayam, telur ayam, beras, tempe, minyak dan goreng curah," katanya.

Airlangga menyampaikan pemerintah pusat meminta pemerintah daerah agar menggunakan dana daerah untuk mendukung logistik di beberapa daerah. Dia juga mengatakan bahwa beberapa daerah dicek ada yang belum menggunakan dana tersebut.

"TPIP akan memberikan surat agar ini bisa dimanfaatkan. Beberapa hal yang menjadi catatan ke depan bahwa inflasi perlu ditangani secara lebih baik, karena kita akan mencatatnya di bulan Desember, agar pertumbuhan ekonomi kita berkualitas bisa dicapai jika inflasinya bisa ditekan," kata Airlangga.

Menurutnya, salah satu solusinya tentu dengan perluasan kerjasama antar daerah, kemudian sarana prasarana yang terkait sentra produksi, dan dengan badan pangan operasi pasar pangan murah atau dengan Bulog. Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa masih ada beberapa hal lain yang juga harus di dorong untuk keberhasilan menekan harga BBM.

"Kita lihat di bulan Agustus kemarin secara nasional 5,9 persen dan bulan Oktober kemarin sudah turun pada 5,7 persen. Tentu kita akan lihat di November biasanya akan ada penurunan, kemudian bantuan subsidi ongkos angkut dari APBD diperlukan," papar Airlangga.

Kemudian terkait program di masyarakat terutama tanaman perkarangan dan ada 14 provinsi belum menggunakan wajib belanja perlindungan sosial sebesar dua persen dari dana transfer umum (DTU). "Lalu TPID perlu melakukan pendampingan, bisa juga menggunakan 20 persen dana desa," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA