REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 mengalami defisit sebesar Rp 169,5 triliun. Adapun realisasi ini setara 0,91 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan defisit APBN lebih rendah dari perpres 98/2022 sebesar 4,5 persen terhadap PDB atau setara Rp 840,2 triliun.
“Defisit ini merupakan dampak sebagai shock absorber terhadap tekanan global dan domestik. Akhir Oktober, pendapatan negara Rp 2.181,6 triliun atau tumbuh 44,5 persen naik daripada tahun lalu,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA November 2022, Kamis (24/11/2022).
Sri Mulyani mencatat realisasi belanja negara per Oktober 2022 sebesar Rp 2.351,1 triliun atau terserap 75,7 persen dari target dalam APBN 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun.
Sedangkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.448,2 triliun atau naik 51,8 persen. Kepabeanan dan cukai sebesar Rp 256,3 triliun atau naik 24,6 persen. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 476,5 triliun atau 36,4 persen
“Realisasi belanja negara sudah mencapai 75,7 persen dari target. Belanja APBN menjadi instrumen shock absorber yang diandalkan untuk membantu masyarakat dan perekonomian,” ucapnya.
Sri Mulyani merinci realisasi belanja negara tersebut disalurkan ke beberapa pos belanja diantaranya belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 754,1 triliun atau terserap 79,7 persen terhadap target APBN.
Menurutnya belanja ini dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke 13 serta kegiatan operasional kementerian/lembaga.
Kemudian, belanja non kementerian/lembaga telah tersalurkan Rp 917,7 triliun atau 67,7 persen dari target. Adapun belanja ini disalurkan pada penyaluran subsidi, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik serta pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan aparatur sipil negara (ASN).
“Dominasi belanja K/L belanja subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. Sedangkan pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan relatif stabil,” ucapnya.
Selanjutnya, transfer ke daerah sebesar Rp 679,23 triliun atau baru terserap 84,4 persen dari target APBN. Adapun sebagian besar jenis transfer ke daerah mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.
Terakhir, pembiayaan investasi telah terealisasi sebesar Rp 77,92 triliun. Adapun pembiayaan ini disalurkan pada kluster infrastruktur untuk mendukung belanja modal kementerian/lembaga, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
“Pembiayaan investasi oleh pemerintah telah terealisasi Rp 77,92 triliun per Oktober 2022, yang mendapatkan adalah Adhi Karya sebesar Rp 1,98 triliun, PLN sebesar Rp 5 triliun, dan SMF sebesar Rp 2 triliun,” ucapnya. (Novita Intan)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
