Sunday, 3 Jumadil Awwal 1444 / 27 November 2022

Jepang Pertimbangkan Bentuk Badan Pertahanan Perangi Serangan Siber

Kamis 24 Nov 2022 14:56 WIB

Red: Friska Yolandha

Serangan siber (ilustrasi). Jepang sedang mempertimbangkan untuk membentuk organisasi baru untuk memimpin negara itu dalam perang melawan serangan dunia maya atau serangan siber.

Serangan siber (ilustrasi). Jepang sedang mempertimbangkan untuk membentuk organisasi baru untuk memimpin negara itu dalam perang melawan serangan dunia maya atau serangan siber.

Foto: www.freepik.com.
Jepang beri kekuatan badan keamanan siber untuk mencegah sebelum serangan terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang sedang mempertimbangkan untuk membentuk organisasi baru untuk memimpin negara itu dalam perang melawan serangan dunia maya atau serangan siber. Organisasi baru itu bila terbentuk akan memiliki kendali atas unit-unit pertahanan dan pasukan polisi untuk mengatasi serangan siber, kata sumber-sumber pemerintah Jepang pada Rabu (23/11/2022).

"Pemerintah berusaha untuk mengatur anggaran keamanan baru pada tahun fiskal 2024 yang mencakup badan baru yang direncanakan untuk melawan serangan siber itu, yang memperluas peran National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity atau NISC," kata sumber Pemerintah Jepang.

Baca Juga

Kepala organisasi itu nantinya akan bekerja sama dengan kepala organisasi-organisasi keamanan siber Amerika Serikat dan Eropa, termasuk Kantor Direktur Siber Nasional Gedung Putih. Kerja sama itu bertujuan untuk memperkuat langkah tanggapan Jepang terhadap serangan siber.

Rencana pembentukan organisasi keamanan siber tersebut mencerminkan pemahaman Jepang tentang kebutuhan mendesak untuk menghilangkan perpecahan dan menciptakan pertahanan bersatu melawan serangan sambil memperdalam kerja sama internasional.

Pemerintah Jepang juga sedang mempertimbangkan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang diperlukan untuk meluncurkan pembentukan organisasi atau badan tersebut ke parlemen pada musim gugur mendatang.

Sementara pemerintah berupaya memberi badan itu kekuatan untuk melakukan "pertahanan siber aktif" untuk mencegah serangan sebelum terjadi, rencana pembentukan organisasi tersebut dapat menghadapi rintangan karena ada pandangan bahwa hal itu akan melanggar kerahasiaan komunikasi yang dijamin di bawah Konstitusi Jepang.

Badan baru itu kemungkinan akan dibentuk di bawah Sekretariat Keamanan Nasional Sekretariat Kabinet Jepang dan memimpin pasukan keamanan siber di dalam organisasi Pasukan Bela Diri dan Badan Kepolisian Nasional Jepang.

Saat ini, NISC berbagi informasi tentang serangan siber dengan kementerian dan lembaga terkait serta perusahaan swasta dengan infrastruktur penting, namun mereka masih harus melawan sendiri serangan siber.

Jepang telah mengalami peningkatan serangan siber yang menyebabkan kebocoran informasi dan serangan ransomware dalam beberapa tahun terakhir. Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses ke sistem komputer hingga sejumlah uang tebusan dibayarkan.

Secara internasional, serangan dunia maya tingkat tinggi telah mencakup serangan besar-besaran di Ukraina oleh kelompok peretasan di Rusia menjelang invasi negara itu ke tetangganya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA