REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Koalisi Barisan Nasional secara resmi menyatakan dukungannya kepada Pakatan Harapan untuk membentuk pemerintahan persatuan. Pernyataan tersebut sejalan dengan keputusan UMNO yang menegaskan penolakannya terhadap koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yasin.
“Dewan Tertinggi Barisan Nasional telah bersidang pada 22 November dan memutuskan setuju untuk menjalin kerjasama dan dukungan kepada koalisi Pakatan Harapan demi membentuk pemerintahan Malaysia setelah pemilu ke-15 kemarin,” tulis pernyataan yang disiarkan Kamis (24/11/2022).
Dalam pernyataan tersebut, Barisan Nasional juga menegaskan dukungan kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Barisan Nasional pun meminta Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia) untuk segera melantik Anwar menjadi Perdana Menteri yang baru.
“Dengan rendah diri dan penuh takzim memberitahu Seri Paduka Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong, bahwa Barisan Nasional dengan 30 orang anggota parlemennya memberikan kepercayaan dan dukungan sepenuhnya kepada Anwar Ibrahim untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia,” tulis surat tersebut.
Dukungan Barisan Nasional itu bakal menggenapi syarat pembentukan pemerintahan Malaysia yang membutuhkan dukungan parlemen sekurang-kurangnya berjumlah 112 kursi. Sebelumnya, Partai Warisan yang hanya memiliki tiga kursi dan tiga anggota parlemen yang terpilih secara independen, juga ikut menyatakan dukungannya kepada koalisi Pakatan Harapan.
Rabu Kemarin, Gabungan Parti Sarawak (GPS) yang memiliki 23 kursi juga mulai mempertimbangkan dukungan kepada Pakatan Harapan. Menurut partai lokal tersebut, pihaknya akan mendukung koalisi politik yang memberikan mudharat atau kerugian yang lebih kecil. Terlebih pada saat bersamaan, Yang di-Pertuan Agong juga menyarankan agar GPS dapat memberikan dukungan kepada pemerintahan persatuan yang akan dibentuk.
“Dalam masa ini, kita akan patuh kepada apapun keputusan yang akan dibuat oleh Baginda Tuanku Yang Mulia. Kita akan menuruti keputusan Yang di-Pertuan Agong,” kata perwakilan partai tersebut, Fadillah Yusof.
Dengan dukungan Barisan Nasional, Partai Warisan, Gabungan Parti Sarawak dan tiga orang anggota parlemen independen, kursi koalisi Pakatan Harapan akan berjumlah 141 kursi. Jumlah tersebut sangat mencukupi syarat pembentukan pemerintahan mayoritas dan membuat Pakatan Harapan dapat membentuk kabinet pemerintahan.
Dilansir dari Antara, Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah telah menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.
Pengawas Keuangan Rumah Tangga Kerajaan Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan setelah menyempurnakan pandangan melalui pertemuan dengan raja-raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong menyetujui untuk mengangkat Anwar Ibrahim selaku anggota Parlemen Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10.
"Hal itu sesuai dengan kewenangan Yang di-Pertuan Agong yang diatur dalam Pasal 40 (2) (a) dan Pasal (43) (a) Konsitusi Federal," kata Ahmad Fadil.
Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah pada pukul 11.00 waktu setempat menghadiri dan memimpin musyawarah khusus dengan raja-raja Melayu di Istana Negara, dan menanyakan proses pengangkatan Perdana Menteri baru setelah Pemilihan Umum ke-15, 19 November 2022 lalu.
Proses selanjutnya adalah Upacara Pemberian Akta Pengangkatan dan Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan dan Kesetiaan serta Sumpah Rahasia sebagai Perdana Menteri yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 17.00 hari ini di Istana Negara.
Sebelumnya pada malam tadi, partai UMNO memutuskan untuk menolak tawaran koalisi Perikatan Nasional dalam membentuk pemerintahan persatuan. Salah satu alasan keputusan tersebut adalah UMNO ingin menjunjung titah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong dan memastikan terbentuknya pemerintahan yang stabil dan makmur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
