REPUBLIKA.CO.ID, KINSHASA -- Pemimpin Afrika mendeklarasikan gencatan senjata di timur Republik Demokratik Kongo. Langkah yang dimulai Jumat (25/11/2022) bertujuan menghentikan serangan dari kelompok pemberontak M23.
Deklarasi ini dikeluarkan pemimpin Kongo, Rwanda, Burundi dan Angola dan mantan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta usai pertemuan di Luanda, Rabu (23/11/2022) kemarin untuk mencari solusi krisis di Kongo timur.
Kongo timur menghadapi pemberontakan M23, kelompok dari suku Tutsi yang pemerintah Kongo klaim didukung negara tetangganya Rwanda. Rwanda membantah tuduhan tersebut tapi pemberontakan M23 menimbulkan krisis diplomasi antara dua negara.
Selain gencatan senjata dalam pernyataannya para pemimpin negara Afrika itu mengatakan M23 harus mundur dari daerah pendudukan atau menghadapi intervensi dari pasukan kawasan.
"Bila M23 tidak mundur dari Komunitas Afrika Timur (EAC) kepala-kepala negara harus memberikan wewenang penggunaan kekuatan untuk memaksa kelompok itu patuh," kata para pemimpin negara Afrika.
Juru bicara militer M23 tidak dapat dimintai komentar. Meski sudah miliaran dolar dihabiskan untuk pasukan penjaga perdamaian PBB terbesar. Tapi lebih dari 120 kelompok bersenjata masih beroperasi di Kongo timur.
EAC terdiri dari tujuh negara, Kongo bergabung dalam kelompok itu tahun ini. Pada bulan April EAC sepakat mendirikan pasukan kawasan untuk membantu memerangi milisi. Uganda menjadi negara ketiga yang mengerahkan pasukannya setelah Kenya dan Burundi.
Presiden Rwanda Paul Kagame dan Presiden Kongo Felix Tshisekedi juga bertemu di Luanda bulan Juli lalu. Mereka sepakat untuk segera menghentikan permusuhan dan menarik pemberontak M23 dari Kongo.
Namun M23 tidak mematuhi kesepakatan itu. Mereka mengatakan hanya dapat menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah. Sejak itu pertempuran terus berlangsung, memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka.
Pada tahun ini sekelompok pakar dari PBB mengatakan ada "bukti kuat" pasukan Rwanda bertempur bersama M23 dan menyediakan senjata dan bantuan. Rwanda membantah klaim tersebut.
Pernyataan bersama Rabu kemarin memasukan kesepakatan agar semua pihak tidak memberikan bantuan pada M23 dan kelompok bersenjata baik lokal maupun asing lainnya di kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
