REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimistis target penurunan prevalensi stunting di Indonesia hingga 14 persen pada 2024 bisa tercapai. Sesuai perhitungan simulasi pemerintah, target 14 persen secara nasional bisa dicapai, meski saat ini angka stunting masih bervariasi di daerah.
"Simulasi yang dicoba yang sudah dipetakan dari beberapa kemungkinan hasil setelah dilakukan langkah-langkah itu di 2024 itu secara nasional itu insya Allah dicapai 14 persen," ujar Ma'ruf di sela kunjungan kerjanya ke Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/11/2022).
Ma'ruf mengatakan, saat ini angka stunting di daerah bervariasi. Menurutnya, ada daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi dan juga ada yang rendah.
Namun demikian kata Ma'ruf, kondisi ini tidak masalah, karena perhitungan penurunan stunting dilakukan secara nasional. "Sekarang ini ada yang agak tinggi, ada yang rendah, jadi di 2024 itu ada yang memang masih 20 persen daerah-daerah itu, ada yang mungkin 18 persen, tapi ada yang dibawah 10 persen dari apa pemetaan kita ya," ujarnya.
Kendati demikian, Pemerintah tetap berupaya mempercepat penurunan stunting di daerah-daerah yang angka stunting-nya tinggi. Khususnya di 12 provinsi prioritas yang menjadi target percepatan penurunan stunting.
Sebanyak 12 provinsi prioritas terdiri dari tujuh provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi yakni NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Serta lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sumatera Utara.
Pertama, dengan melakukan konvergensi program antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga swasta dengan yang dikoordinasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) "Kita satukan menjadi satu arah di dalam rangka menyampaikannya," ujarnya.
Kemudian, lanjut Ma'ruf, strategi yang dilakukan Pemerintah yakni dengan membagi zona penanganan stunting di tiap tiap daerah. Nantinya, kata dia, penanganan stunting di daerah diintervensi untuk memastikan penanganan stunting terarah. Salah satunya melalui pendekatan berbasis keluarga yang dipimpin oleh BKKBN.
"Sekarang ini sedang lagi dilakukan sensus nasional, sehingga peta keadaan baik masalah stunting maupun terutama kemiskinan ekstrem itu semakin jelas," ujarnya. "Kemudian korlap-korlap seperti stunting itu itu dilakukan oleh penanggung jawab lapangannya oleh BKKBN nanti berbasis keluarga," tambahnya.
Pemerintah menargetkan angka stunting turun hingga 14 persen pada 2024. Berdasarkan data angka prevalensi stunting pada 2021 yakni 24,4 persen, sehingga target penurunan tersisa 10 persen dalam dua tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
