Thursday, 11 Rajab 1444 / 02 February 2023

3.753 Rumah Tidak Layak Huni di Bogor Telah Direnovasi

Selasa 22 Nov 2022 10:12 WIB

Rep: shabrina zakaria/ Red: Andi Nur Aminah

Personel TNI kerja bakti membangun rumah tinggal layak huni (RTLH) - ilustrasi

Personel TNI kerja bakti membangun rumah tinggal layak huni (RTLH) - ilustrasi

Foto: Antara/Prasetia Fauzani
Pemkot Bogor telah mengalokasikan anggaran Rp 44 miliar untuk penanganan ribuan RTLH.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor telah merenovasi sebanyak 3.753 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Pada 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengalokasikan anggaran Rp 44 miliar untuk penanganan ribuan RTLH.

“Dari data yang masuk hingga 14 November, sudah 91 persen yang ditangani atau 3.753 unit RTLH Kota Bogor sudah diperbaiki,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bogor Muhamad Hutri, Senin (21/11/2022).     

Baca Juga

Hutri memaparkan, Pemkot Bogor sebenarnya menargetkan perbaikan RTLH pada 2022 sebanyak 4.286 unit rumah. Hanya saja ada sekitar 132 unit yang mengalami gagal cair, sehingga penanganan RTLH Kota Bogor pada tahun ini sebanyak 4.154 unit.   

Lebih lanjut, ia menjelaskan, adanya gagal cair disebabkan karena ada penanganan yang dibiayai oleh program lain. Seperti program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan bantuan sosial tidak terduga (BSTT). 

Selain itu, lanjut Hutri, ada juga kasus penanganan gagal bayar dikarenakan rumah yang diajukan untuk diperbaiki sudah dijual atau diperbaiki secara swadaya oleh warga.  “Tetapi secara output pekerjaan sebenarnya sudah selesai, hanya saja penanganannya tidak melalui program RTLH, tetapi objek rumahnya sudah diperbaiki,” jelas Hutri.

Sementara itu, sambung dia, dari target 4.154 unit, sisa 401 unit di antaranya akan diperbaiki secara bertahap hingga akhir 2022. Ditargetkan akhir tahun ini seluruh rumah yang harus direnovasi sudah selesai.

“Tren ini positif karena mengingat pola pencairan RTLH tidak sporadis di awal tahun, tengah tahun atau akhir tahun. Jadi di wilayah memang membagi tahapan proses pencairan,” ucapnya.  

Pembagian pendistribusian itu, dilanjutkan Hutri, dilakukan agar lebih merata untuk penyebaran para pekerja bangunanya. Melalui skema tersebut, proses pencairan proposal dan evaluasi laporan pertanggungjawaban lebih termonitor. 

“Kalau melihat progres sebenarnya tinggal mengejar lima persen lagi. Karena kan tiga persen sekiannya yang tadi dijelaskan gagal pencairan. Biaya yang sudah dikucurkan dari 3.753 unit itu sendiri sebesar Rp 38 miliar,” paparnya. 

Hutri menegaskan, janji kampanye kepemimpinan Bima Arya dan Dedie A Rachim yang menargetkan penanganan 20 ribu RTLH di Kota Bogor sudah terpenuhi pada tahun tahun 2023.

“Bantuan RTLH merupakan salah satu program prioritas Pemkot Bogor. Insya Allah tahun depan kita akan melampaui target, sampai saat ini kami menangani 18 ribu unit,” ujarnya.

 

 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA