REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, akan memasuki memasuki pensiun Desember 2022 mendatang. Pengamat politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, mengatakan, untuk menata pertahanan kemaritiman, idealnya ditangani sosok yang memiliki basic angkatan laut.
"Untuk itu, kiranya Laksamana Yudo Margono paling pas menggantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, Yudo diharapkan dapat mewujudkan pertahanan kemaritiman yang tangguh sebagaimana yang dijanjikan Jokowi kepada rakyat Indonesia," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/11).
Jamiluddin mengatakan, dari sisi faktor kebutuhan, tampaknya lebih objektif. Hal ini lebih terukur, sehingga lebih mudah dijelaskan kelayakan memilih Panglima TNI.
"Hingga saat ini upaya memperkuat poros maritim belum maksimal. Padahal, Presiden Jokowi berjanji akan membangun kedaulatan, kedigdayaan, dan kejayaan maritim Indonesia," ucapnya.
Selain itu, kemaritiman juga masih banyak persoalan. Perbatasan Natuna dan isu Pulau Pasir juga menjadi bagian dari masalah poros kemaritiman.
Namun demikian, dilihat dari profesionalisme kemiliteran, tiga kepala staf angkatan seharusnya sudah memenuhi kriteria kelayakan. Sebab, ketiganya sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang militer.
"Ketiganya juga sudah memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas sehingga terpilih menjadi kepada staf angkatan," ungkapnya.
"Karena itu, Laksanakan Yudo Margono (KSAL), Jenderal Dudung Abdurachman (KSAD), dan Marsekal Fadjar Prasetyo (KSAU) dengan sendirinya layak menjadi Panglima TNI. Mereka bertiga tidak perlu lagi dipertanyakan profesionalismenya di bidang militer," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
