REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG - Korea Utara (Korut) pada Kamis (17/11/2022) bersumpah akan merespons keras Amerika Serikat (AS) dan sekutu atas dasar pertemuan trilateral AS, Korea Selatan (Korsel) dan Jepang Ahad lalu. Para pemimpin ketiga negara mengkritik tes senjata Pyongyang dan menjanjikan kerja sama keamanan yang lebih besar.
Pada pembicaraan tersebut, Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat pencegahan yang diperluas. Ia juga membela dua sekutu Asia dengan berbagai kemampuan, termasuk senjata nuklir.
Menteri Luar Negeri Korut Choe Son-hui mengatakan latihan perang untuk agresi ketiga negara gagal mengendalikan Korut. Latihan itu, kata dia justru membawa ancaman yang lebih serius, realistis dan tak terelakkan pada diri mereka sendiri.
"Semakin tajam AS dalam 'mendukung tawaran pencegahan yang diperpanjang' kepada sekutu-sekutunya dan semakin mereka mengintensifkan kegiatan militer yang provokatif dan menggertak, semakin sengit serangan balasan militer DPRK," kata Choe seperti diberitakan Korea Central News Agency (KCNA), kantor berita resmi Korut.
Dia menyebut negaranya dengan inisial nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea. "AS akan sangat menyadari bahwa ini adalah perjudian, yang pasti akan disesalinya," kata Choe.
Setelah pernyataan Choe, militer Korsel, Joint Chiefs of Staff (JCS) mendeteksi peluncuran baru Korut pada Kamis. Militer Korea Selatan dan AS juga melakukan latihan pertahanan rudal setelah peluncuran terbaru Korut.
"Kami mendesak penghentian segera serangkaian peluncuran rudal balistik Korea Utara, yang merupakan provokasi serius yang merusak perdamaian dan stabilitas," kata kepala gabungan itu dalam sebuah pernyataan.
Menurut AS, sejak Mei Korut tengah bersiap untuk melakukan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017, namun waktunya masih belum jelas. Washington, Seoul dan Tokyo mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama setelah KTT bahwa uji coba nuklir Pyongyang akan menimbulkan tanggapan yang kuat dan tegas.
Sementara Choe mengatakan kegiatan militer Korut sah dan hanya penangkalan terhadap latihan yang dipimpin AS. Menteri Unifikasi Korsel Kwon Young-se, yang menangani urusan intra-Korea, mengatakan Korut mungkin akan menunda uji coba nuklirnya untuk beberapa waktu, mengutip jadwal politik domestik China.
"Korut juga telah mencapai beberapa efek politik dengan mengkodifikasi undang-undang nuklirnya pada Agustus, sehingga mungkin tidak perlu segera melakukan uji coba nuklir," kata Kwon dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Yonhap yang dirilis pada Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
