REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, rencana pembangunan Masjid Agung Kota Depok bisa saja dibatalkan jika lahan untuk membangun rumah ibadah tersebut belum jelas. Terutama, jika relokasi SDN Pondok Cina 1 yang digunakan lahannya untuk pembangunan belum disetujui semua pihak.

"Jadi, jika lahan memang belum clean untuk alih fungsi, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dulu. Sampai semua pihak menerima," katanya dalam unggahan terbarunya di Instagram, Kamis (17/11/2022).

"Jika tidak, maka niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan," tambahnya.

Menurut dia, relokasi SDN Pondok Cina 1 merupakan kebijakan dari Pemkot Depok. Pemprov Jabar, disebutnya, diberi laporan pemkot bahwa lahan untuk pembangunan masjid atau yang saat ini SDN Pondok Cina 1 sudah siap.

"Selama ini pihak Pemprov dilapori pihak Pemkot Depok bahwa lahan sudah aman terkendali dan sudah akan ada rencana relokasi untuk Sekolah Dasar tersebut," ujarnya.

"Saya sempat tanya, kenapa harus direlokasi?. Dijawab oleh tim Pemkot Depok, bahwa situasi lalu lintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi anak-anak SD bersekolah disana," tambahnya.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini kemudian menjelaskan, dalam kasus ini Pemprov Jabar kapasitasnya hanya menampung aspirasi daerah. Pihaknya menampung aspirasi apa pun, seperti alun-alun, pariwisata, gedung kesenian, hingga Masjid, atau rumah ibadah.

"Rumusnya sederhana saja, jika anggaran bantuan datang dari provinsi, maka tugas kota atau kabupaten-lah menyediakan lahannya dengan baik dan aman," tuturnya.

Akibat relokasi ini, ratusan siswa di SDN Pondok Cina 1, Depok melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tanpa dihadiri para guru dari sekolah sejak Senin (14/11/2022). Ketiadaan guru membuat para wali murid dan anggota dari Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) mengajari para siswa secara sukarela. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika