REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Pendidikan Israel Yifat Shasha-Biton telah menyetujui buku pelajaran baru yang mengajarkan tentang identitas Yahudi. Arab48.com pada Selasa (15/11/2022) melaporkan, buku baru yang ditujukan bagi siswa sekolah ini lebih mementingkan afiliasi dengan Yudaisme daripada penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan masalah lainnya.
Shasha-Biton menyetujui buku teks tersebut meskipun mendapat kritik keras dari dalam kementerian dan LSM pendidikan. Dia mengklaim bahwa, isi buku mata pelajaran itu tidak diubah, hanya diperbarui.
Menurut pakar hukum dari Universitas Ibrani Yerusalem dan Institut Demokrasi Israel, Profesor Mordechai Kremnitzer, buku pelajaran baru tersebut menjelaskan kepada para siswa terkait gagasan tentang superioritas Yahudi. Dia mengatakan, perubahan kurikulum ini terkait dengan hasil pemilu yang didominasi oleh politik sayap kanan.
"Tidak mungkin mengabaikan dampak masif pendidikan terhadap hasil pemilu terbaru yang membawa sayap kanan dalam kekuasaan. Materi studi sipil dicuri oleh pihak sayap kanan tertentu dan dimodifikasi sesuai dengan prinsipnya," ujar Kremnitzer, dilaporkan Middle East Monitor, Rabu (16/11/2022).
Arab48.com melaporkan, materi dalam buku tersebut tidak memasukkan sudut pandang kritis dan mengabaikan jutaan warga Palestina di bawah pendudukan Israel. Buku pelajaran itu juga tidak mengisyaratkan kurangnya kesetaraan sosial dan ekonomi di dalam Israel.
Buku pelajaran tersebut tidak menyebutkan hukum dasar yang berkaitan dengan martabat manusia dan kebebasan untuk bekerja. Tetapi mencakup penjabaran dari hukum kebangsaan Yahudi, dan keunggulan utama orang Yahudi. Materi buku ini pada dasarnya mengabaikan warga Muslim dan Kristen Israel.
Sebelumnya, surat kabar Haaretz melaporkan, pesan supremasi Yahudi mendominasi kurikulum pendidikan yang diusulkan Israel. Sejumlah sumber di Kementerian Pendidikan mengatakan, kurikulum dirumuskan selama setahun terakhir oleh lima anggota komite yang terdiri dari orang Yahudi.
Kurikulum ini diharapkan menjadi dasar untuk program kewarganegaraan sekolah menengah baru di masa depan. Kurikulum baru tersebut sedang menunggu persetujuan akhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
