REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, ada banyak aspek maupun kepentingan nasional yang bakal menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih calon pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Namun, menurut dia, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono memiliki peluang besar untuk menggantikan posisi Andika. Khairul menjelaskan, hal itu mengacu pada penunjukan Jenderal Andika menjadi Panglima TNI pada 2021 silam.
Ia menyebut, Presiden tidak meletakkan faktor usia dan masa aktif sebagai pertimbangan utama. Dia menilai, pola yang sama juga masih bakal digunakan untuk memilih pengganti Jenderal Andika.
"Artinya, pola ini masih mungkin diterapkan juga pada saat penggantian Jenderal Andika. Nah, memperhatikan hal itu, maka menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono," kata Khairul saat dihubungi Republika, Rabu (16/11/2022).
Adapun Jenderal Andika akan habis masa jabatannya pada Desember 2022. Sedangkan Laksamana Yudo bakal purna tugas dari dinas militer November 2023. Sehingga ia masih memiliki peluang selama satu tahun menjabat jika ditunjuk sebagai Panglima TNI berikutnya.
Khairul menilai, sosok Yudo patut dipertimbangkan sebagai Panglima TNI berikutnya. Mengingat Jokowi memiliki cita-cita untuk membangun poros maritim.
"Jika mencermati dinamika lingkungan strategis, di masa depan kita jelas punya banyak menghadapi tantangan dan ancaman di perairan yang membutuhkan kesiapan," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, belum pernah ada Panglima TNI dari lingkungan TNI AL. Sosok dari matra laut yang terakhir menjabat Panglima TNI, yakni Laksamana Agus Suhartono pada hampir 10 tahun lalu silam.
Meski demikian, Khairul menyampaikan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo tetap memiliki peluang untuk mengisi kekosongan jabatan setelah ditinggal Andika.
Ia menjelaskan, tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara tiga matra secara urut. Namun, hal itu bukan berarti tidak penting untuk menjadi pertimbangan.
"Jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan, berkurang kebanggaannya, hingga berpotensi menimbulkan konflik terpendam dibawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," jelas Khairul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
