REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong negara-negara Asia Timur berperan aktif bersama ASEAN dalam upaya memperkokoh fondasi perdamaian di kawasan Indo-Pasifik.
Menurut Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur ke-17, di Phnom Penh, Kamboja, Ahad (13/11/2022) selama lima dekade terakhir ASEAN secara aktif berupaya memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan.
"Negara KTT Asia Timur harus memperkokoh fondasi perdamaian di Indo-Pasifik. Bukan justru menabur benih permusuhan apalagi menabuh genderang perang. Indo-Pasifik jangan hanya dilihat dari perspektif sempit politik keamanan, namun potensi kerja sama ekonominya," kata Jokowi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta.
Presiden Jokowi menyampaikan setidaknya ada tiga hal yang bisa ditempuh sebagai tindak lanjut KTT Asia Timur, yakni pertama, memperkokoh semangat dan paradigma untuk berkolaborasi. Menurut Jokowi, negara-negara Asia Timur harus mewadahi rasa saling percaya antarnegara.
"Budaya kerja sama harus diperkuat untuk atasi berbagai tantangan di kawasan. Untuk itu, saya ajak kita perkuat kerja sama konkret, sejalan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya mengundang negara-negara Asia Timur untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum tahun depan di Indonesia," ujarnya.
Kedua, Jokowi meyakini negara-negara Asia Timur harus menghormati rules of the game dalam hubungan antarnegara, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan instrumen hukum internasional seperti UNCLOS harus senantiasa ditegakkan.
"Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan," katanya pula.
Kemudian yang ketiga, ada upaya menciptakan arsitektur kawasan yang inklusif.
"Arsitektur kawasan yang inklusif akan menjadi fondasi kuat kerja sama yang menguntungkan semua pihak. Indo-Pasifik harus menjadi kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera," kata Jokowi lagi.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam KTT Asia Timur adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
