REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan agar Junta Militer Myanmar segera membebaskan semua tahanan politik dan segera kembali ke transisi demokrasi.
"Inilah satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan yang langgeng," ujar Antonio Guterres di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (12/11/2022).
Ia menilai bahwa situasi politik, keamanan, hak asasi manusia, dan kemanusiaan di Myanmar semakin terperosok ke dalam krisis. "Saya mengutuk meningkatnya tindak kekerasan, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, dan situasi hak asasi manusia yang mengerikan di Myanmar," kata Guterres.
Ia menegaskan bahwa serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil merupakan suatu bentuk kejahatanmenurut hukum internasional. "Saya menyambut baik pendekatan ASEAN melalui Konsensus Lima Poin dan mendesak semua negara termasuk anggota ASEAN untuk mencari strategi yang komprehensif agar Myanmar memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Saya juga menghargai dukungan kuat dari negara-negara anggota ASEAN untuk pekerjaan Utusan Khusus PBB di Myanmar," kata Guterres.
Sekjen PBB itu mendesak negara-negara ASEAN untuk menjaga perbatasan tetap terbuka dan memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi dari Myanmar. "Tidak boleh ada pengungsi yang harus dipaksa untuk kembali ke penderitaan dan bahaya. Dan saya menegaskan kembali perlunya tindakan mendesak oleh otoritas Myanmar untuk terciptanya pemulangan secara sukarela bagi hampir satu juta pengungsi Rohingya," kata Guterres.
Ia pun mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Myanmar memprihatinkan, dan PBB berkomitmen untuk berkoordinasi erat dengan AHA Centre ASEAN dan mitra badan kemanusiaan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
