Sabtu 12 Nov 2022 07:07 WIB

Penetrasi Internasi Dorong Potensi Ekonomi Digital Rp 4.531 Triliun

Potensi ekonomi digital Indonesia sebesar Rp 4.531 triliun pada 2030.

Rep: Novita Intan/ Red: Dwi Murdaningsih
Sejumlah santri mengikuti praktik pelajaran desain grafis di Pondok Pesantren Al-Karimiyah, Depok, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022). Pemerintah menciptakan program Santri Digitalpreneur sebagai upaya mengoptimalkan sektor industri kreatif dan ekonomi syariah melalui santri yang cakap digitalisasi.
Foto: ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Sejumlah santri mengikuti praktik pelajaran desain grafis di Pondok Pesantren Al-Karimiyah, Depok, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022). Pemerintah menciptakan program Santri Digitalpreneur sebagai upaya mengoptimalkan sektor industri kreatif dan ekonomi syariah melalui santri yang cakap digitalisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyebut penetrasi internet menjadi salah satu potensi ekonomi digital dan industri fintech. Diperkirakan potensi ekonomi digital Indonesia sebesar Rp 4.531 triliun pada 2030.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penetrasi internet di Indonesia tumbuh dua atau tiga kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. 

Baca Juga

"Pada awalnya penetrasi internet di Indonesia sebenarnya masih sangat rendah, namun kini meningkat dengan laju pertumbuhan 15 persen sampai 20 persen," ujarnya saat webinar 4th Indonesia Fintech Summit, Jumat (11/11/2022).

Presiden Joko Widodo pun mendorong agar jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital sebanyak 30 juta pada 2024. Maka itu, untuk mencapai target-target tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.

 

“Ketika kita bicara ekonomi digital, kita butuh kualitas SDM. Itulah mengapa pemerintah membelanjakan anggaran untuk pendidikan, kesehatan. Tidak hanya jumlah uangnya, tapi juga kurikulum untuk mengadopsi teknologi digital,” ucapnya.

Adapun belanja pemerintah khusus sektor pendidikan, anggaran yang diusulkan dalam RAPBN 2023 senilai Rp 608,3 triliun. Jika dirinci, anggaran itu mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 223,9 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 305 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 69,5 triliun.

Kementerian Keuangan juga mengalokasikan anggaran program bidikmisi atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 976.800 mahasiswa. Lalu Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa. Selain itu, juga ada bantuan operasional sekolah (BOS) yang ditargetkan bisa memberikan manfaat kepada 8,8 juta siswa.

 

Selain belanja sektor pendidikan, Sri Mulyani menyebut pemerintah juga belanja sektor infrastruktur. Hal itu guna menopang pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

"Itulah mengapa pemerintah membelanjakan anggaran untuk membangun infrastruktur digital, yang mana satu-satunya belanja yang tidak dipotong bahkan selama pandemi, atau bahkan kita meningkatkan dua-tiga kali lipat," ucapnya.

Selain penetrasi internet, perkiraan nilai ekonomi digital domestik yang sebesar 133 miliar dolar AS pada 2025 atau 30 persen dari produk domestik bruto (PDB), juga menjadi potensi ekonomi digital dan industri fintech dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, lanjutnya, mayoritas penduduk Indonesia 53 sampai 55 persen merupakan generasi Z dan generasi milenial, yang secara alami mempelajari digitalisasi. Menurutnya pandemi yang banyak mengubah atau memaksa masyarakat dapat beralih ke ekonomi digital, baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran turut menjadi potensi pengembangan ekonomi digital dan industri fintech.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement