Kamis 10 Nov 2022 18:05 WIB

Menlu: Kerja Sama Maritim Harus Satukan ASEAN dengan Mitra

Indonesia pun mendorong pembentukan ASEAN Maritime Outlook.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Friska Yolandha
 Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berbicara kepada media selama konferensi pers di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022. Para menteri luar negeri Asia Tenggara mengadakan pertemuan khusus Kamis untuk membahas cara-cara untuk menangani krisis yang berkembang di Myanmar, di mana militer pengambilalihan tahun lalu memicu kekerasan yang mengancam akan mengacaukan kawasan itu.
Foto: AP/Dita Alangkara
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berbicara kepada media selama konferensi pers di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022. Para menteri luar negeri Asia Tenggara mengadakan pertemuan khusus Kamis untuk membahas cara-cara untuk menangani krisis yang berkembang di Myanmar, di mana militer pengambilalihan tahun lalu memicu kekerasan yang mengancam akan mengacaukan kawasan itu.

REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi pada pertemuan Dewan Politik Keamanan ASEAN (APSC) ke-25 di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11/2022) mengatakan, bahwa kerja sama maritim harus menjadi masa depan yang menyatukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan negara mitra, bukan justru memisahkan. Indonesia pun mendorong pembentukan ASEAN Maritime Outlook (AMO).

"AMO akan membuka kerja sama yang lebih luas dalam hubungan dengan mitra. Kita mengetahui potensi besar kontribusi kerja sama maritim untuk kesejahteraan di Indo-Pasifik," ujar Retno dalam keterangan pers Kemenlu RI pada Kamis.

Baca Juga

Retno menilai bahwa isu maritim seringkali hanya didekati dari perspektif keamanan secara sempit. Sementara potensi kerja sama maritim, terutama di Indo-Pasifik sangatlah besar.

"Dengan potensi besar inilah, maka ASEAN memasukkan kerja sama maritim sebagai salah satu prioritas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," ujarnya.

Isu kerja sama maritim ini juga akan menjadi salah satu prioritas isu yang dibicarakan ketika Indonesia memegang keketuaan ASEAN tahun depan. Indonesia bakal mendorong kerja sama praktis dan konkret antara ASEAN dan negara mitra wicara.

Selain isu maritim, Retno juga menekankan pentingnya visi yang progresif mengenai hak asasi manusia (HAM) dengan mengajak ASEAN untuk mengedepankan HAM di ketiga pilar kerja sama ASEAN. Retno mengusulkan adanya kegiatan reguler dari dialog HAM ASEAN.

"Dialog terbuka dengan menyertakan semua pemangku kepentingan dan pentingnya ASEAN memperkuat mandat perlindungan badan HAM ASEAN atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)," tegasnya.

Dalam pertemuan APSC ini, Indonesia juga diwakili oleh Menteri Koordinator Polhukam RI yang mengangkat isu penyelundupan manusia, Laut China Selatan, serta dinamika di kawasan dan dunia. Menkopolhukam menyampaikan agar penanganan ketiga isu tersebut dilakukan secara komprehensif melalui mekanisme ASEAN.

Pertemuan 25th APSC telah mendengarkan laporan Sekretariat ASEAN atas perkembangan implementasi Cetak Biru Pilar Polkam. Hingga saat ini tercatat 290 dari 295 action lines telah diselesaikan di Pilar Polkam. APSC ke-25 dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan KTT ke-40 dan ke-41 ASEAN untuk melihat implementasi dan potensi sinergi berbagai kerja sama di pilar Politik-Keamanan ASEAN.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement