REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman Nugraha mengharapkan acara Indonesia Internasional Book Fair (IIBF) tahun 2022 memicu tumbuhnya penerbit-penerbit dari berbagai daerah. Dia mengatakan, saat ini tidak semua provinsi memiliki penerbit.
IIBF rencananya akan digelar pada 9 hingga 13 November mendatang. IIBF 2022 dijadwalkan dibuka Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Pameran buku internasional ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan termasuk mengundang peserta dari daerah.
"Sehingga harapan kita adalah tumbuhnya juga penerbit-penerbit di daerah. Saat ini memang tidak semua provinsi memiliki penerbit, ada penerbit tetapi tidak semua cukup aktif saat pandemi ini," ujar Arys Hilman dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Desa PDTT di Jakarta Selatan, Senin (7/11/2022).
Arys mengatakan, Ikapi pusat juga akan mengundang Ikapi dari berbagai daerah untuk hadir dan membuat stan di IIBF. Keberadaan Ikapi daerah ini, kata Arys berkaitan untuk menyediakan buku-buku yang terkait dengan konten lokal.
Dia menilai, keberadaan buku konten lokal penting agar IIBF 2022 tidak hanya menampilkan buku-buku yang diproduksi di Jakarta saja. "Tetapi juga untuk membawa serta buku-buku dari daerah karena setiap wilayah pasti memiliki keunggulan-keunggulan," ujarnya.
Arys melanjutkan, langkah ini dilakukan untuk mempromosikan kepada masyarakat tentang kekayaan Indonesia melalui IIBF. Apalagi, penyelenggaraan IIBF 2022 ini bersamaan dengan Internasional Publisher Congress ke-33 yang memungkinkan banyak pengunjung dari internasional.
"Mudah-mudahan IIBF ini bersama Kemendes dengan ikhtiar tahun ini bisa mengangkat konten lokal, bahasa lokal, buku lokal dari wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau agar bisa juga tampil di tingkat nasional maupun internasional," ujarnya.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT Ivanovich Agusta mengatakan Kemendes PDTT memiliki perhatian untuk mengembangkan literasi di tingkat desa. Salah satunya, Kemendes mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Desa yang ditekankan untuk mengembangkan perpustakaan desa.
Dia mengatakan, dana desa harus bisa digunakan untuk pembelian buku untuk meningkatkan literasi masyarakat di pedesaan. Sebab, baru 38 persen desa yang perpustakaannya aktif.
"Yang menarik semua desa yang mandiri itu ada korelasi positif dengan keaktifan perpustakaan desa, karena itu jadi penting karena punya korelasi positif dengan kemandirian desa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
