REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON–Pada Senin (31/10/2022) malam di Dewan wilayah Montgomery di Maryland, yang terletak di dekat Washington, DC, sekelompok LSM mengadakan konferensi pers yang menyerukan Dewan untuk menolak definisi Aliansi anti-Semitisme Peringatan Holocaust Internasional (IHRA). Definisi tersebut dinilai tidak tepat dan sering disalahartikan.
"Kami mengambil sikap menentang definisi IHRA tentang anti-Semitisme," kata Hannah Shraim, penyelenggara MD 2 Palestina dilansir dari The New Arab, Selasa (1/11/2022).
Dia mengatakan, organisasinya bergabung dengan hampir 40 kelompok lain, yang mewakili Yahudi dan Kristen. "Sangat penting bagi kami untuk membuat pernyataan itu secara kolektif," katanya.
Definisi IHRA tentang ujaran kebencian tersebut telah diperdebatkan sejak diajukan pada pleno organisasi di Bucharest pada 2016, yang telah diadopsi pemerintah dan lembaga nasional dan lokal di seluruh dunia. Montgomery County di Maryland adalah salah satu contoh terbaru.
Di situs webnya, IHRA menyatakan, "Antisemitisme adalah persepsi tertentu tentang orang Yahudi, yang dapat diekspresikan sebagai kebencian terhadap orang Yahudi. Manifestasi retoris dan fisik dari antisemitisme ditujukan kepada individu Yahudi atau non-Yahudi dan/atau properti mereka, terhadap komunitas Yahudi. lembaga dan fasilitas keagamaan.”
"Manifestasi mungkin termasuk penargetan negara Israel, yang dipahami sebagai kolektivitas Yahudi. Namun, kritik terhadap Israel serupa dengan yang dilontarkan terhadap negara lain tidak dapat dianggap sebagai antisemit."
Menurut Hannah Shraim, ambiguitas yang jelas dari definisi anti-Semitisme IHRA telah menyebabkan reinterpretasi definisi di seluruh dunia, yang cenderung fokus pada kalimat pertama dari penjelasannya.
Sejak Juli, Dewan wilayah Montgomery telah merundingkan resolusi yang akan menggunakan apa yang dilihat banyak orang sebagai bahasa anti-Palestina untuk menyamakan kritik terhadap Zionisme dan negara Israel dengan anti-Semitisme.
Hal ini menyebabkan beberapa diskusi tertutup untuk merevisi resolusi, tidak termasuk warga Palestina setempat, yang paling terpengaruh oleh implementasinya.
Baca juga: Ritual Sholat Memukau Mualaf Iin Anita dan Penantian 7 Tahun Hidayah Akhirnya Terjawab
Meskipun Montgomery County hanya mewakili satu wilayah lokal, itu bukan yang pertama, dan para aktivis khawatir implementasi resolusi tersebut dapat menginspirasi gerakan serupa di tempat lain.
Mereka khawatir hal itu dapat menghambat kebebasan berbicara bagi warga Palestina dan mereka yang mendukung warga Palestina, karena resolusi tersebut mendorong departemen kepolisian untuk membuat mekanisme pelacakan yang menargetkan siswa, guru, pegawai daerah, dan anggota masyarakat untuk pidato politik. Selain itu, hal itu dapat mempengaruhi pendanaan untuk LSM, menurut pernyataan Dewan Hubungan Amerika-Islam.
"Ini adalah resolusi yang sangat kontroversial dan memecah belah. Koalisi kami telah bekerja keras untuk melihat seberapa besar masalah ini. Kami juga merasa bahwa penting bagi anggota komunitas Yahudi untuk menjadi bagian dari diskusi," kata Shraim. Alkhaledi Kurnialam
Ikuti Whatsapp Channel Republika
