REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Jelang Muktamar ke-48 Aisyiyah, Pimpinan Pusat Aisyiyah menyusun isu-isu strategi yang akan diusung. Ketua Umum PP Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini menekankan, ini isu-isu harus segera direspons dan dampaknya luas.
Nantinya, isu-isu strategis yang diusung ke Muktamar ini menjadi bagian dari rekomendasi Aisyiyah kepada pemerintah. Ia menekankan, Aisyiyah akan mendorong agar isu-isu strategis ini jadi isu prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.
Penguatan peran strategis umat Islam mencerahkan bangsa, penguatan perdamaian dan persatuan bangsa, pemilihan umum berkeadaban menuju demokrasi substantif, optimalisasi pemanfaatan digital untuk atasi kesenjangan dan dakwah berkemajuan,
Menguatkan literasi nasional, ketahanan keluarga basis kemajuan peradaban bangsa dan kemanusiaan semesta, penguatan kedaulatan pangan untuk pemerataan akses ekonomi, penguatan mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim untuk perempuan dan anak.
"Serta, akses perlindungan bagi pekerja informal, dan penurunan angka stunting," kata Noordjannah, Selasa (1/11/2022).
Jelang Pemilu 2024, Aisyiyah menjadikan pula isu pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif sebagai salah satu dari isu strategis. Pemilu 2024 merupakan pemilihan serentak, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden.
Pemilihan legislatif tingkat pusat, provinsi dan daerah sampai pemilihan kepala daerah. Noordjannah menilai, sebagai sistem demokrasi menjaring kepemimpinan di tingkat nasional maupun lokal, hendaknya pemilu dilakukan secara berkeadaban.
"Baik oleh semua pihak yang terlibat, baik itu penyelenggara, elit pemerintahan, partai politik, calon, pemilih agar pemilu mendatang bisa mencerminkan kualitas demokrasi," ujar Noordjannah.
Sekretaris PP Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menuturkan belajar dari pemilu terdahulu belum menunjukkan perilaku yang berkeadaban dan demokrasi berkualitas. Contohnya, fenomena politik pragmatis, politik uang yang sangat memprihatinkan.
Oligarki politik, orientasi kekuasaan yang kuat, sehingga segala cara ditempuh untuk kekuasaan. Tri mengaku prihatin menguatnya politik identitas yang masih ada usai pemilu, mengganggu kehidupan kebangsaan yang damai dan kolaboratif.
Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan keragaman suku, ras, agama, golongan, dan budaya perlu sistem pemilu dan perilaku politik yang memperkuat persatuan. Menjunjung perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bukan sebaliknya, pemilu yang menyisakan permasalahan yang membawa perpecahan sosial dan sikap masyarakat yang pragmatis dengan politik uang. Lalu, saling menyerang antar pendukung di media sosial, permainan hasil suara dan lain-lain.
Tri berpesan, agar tidak gaduh dan timbul perpecahan yang jadi embrio kemunculan politik identitas. Ia berharap, wacana yang muncul terkait isu-isu dan masalah sosial ekonomi yang dihadapi bangsa ini dan harus dicarikan jalan ke luar.
Tri menggarisbawahi keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Misal, pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sudah dimulai pertengahan dan akhir November 2022 ini.
"Pemilu selama ini belum menunjukkan keberhasilan proses rekruitmen perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Keterwakilan perempuan belum mencapai 30 persen," kata Tri.
Tri melihat, ada beberapa faktor penyebab seperti budaya patriarki yang masih mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin, khususnya di bidang politik. Kaderisasi partai bagi perempuan belum optimal, daya dukung ekonomi dan lain-lain.
Apalagi, fenomena politik berbiaya tinggi jadi kendala tersendiri dan mengurangi ketertarikan perempuan. Padahal, keterwakilan dan kepemimpinan perempuan sangat penting di berbagai level dan ruang publik memajukan kehidupan masyarakat dan bangsa.
"Perempuan dipandang memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Apalagi, terkait isu-isu perempuan, anak maupun kelompok marjinal," ujar Tri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
