Senin 31 Oct 2022 19:55 WIB

Menko PMK: Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Jadi Persoalan Multidimensi

Penyelesaian permasalan tersebut perlu dilakukan upaya kolaboratif dan sinergi.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus Yulianto
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Foto: Republika/Fauziah Mursid
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, fenomena kemiskinan ekstrem dan stunting adalah persoalan multidimensi. Pada keluarga dengan pendapatan sepuluh persen terbawah, 80 persen dapat ditemui persoalan kemiskinan maupun risiko stunting.

“Mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, sehingga pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah,” tutur Menko PMK di Jakarta, Senin (31/10/2022).

Dalam menyelesaikan permasalan tersebut, kata Muhadjir, perlu dilakukan upaya kolaboratif dan sinergi atas ketiga strategi, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan.

“Pembangunan infrastruktur merupakan upaya dalam strategi mengurangi kantong kemiskinan, sementara melibatkan masyarakat merupakan strategi untuk mengurangi beban dan juga peningkatan pendapatan,” tuturnya.

Namun demikian, dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian PUPR tercatat telah menangani 55 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan 17 lokus dilakukan intervensi secara terintegrasi.

“Dengan tulus, Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas upaya Kementerian PUPR dalam mengurangi kantong kemiskinan dan tentunya upaya tersebut sekaligus menyelesaikan persoalan stunting pada masyarakat rentan miskin,” kata Muhadjir.

“Saya berharap sumbangan pupr dalam membangun Indonesia dan merealisasikan visi presiden terutama yang berkaitan dengan stunting kemiskinan ekstrem dan harus kita tangani sebaik-baiknya,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Wilayah PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, forum tahunan Rakorbangwil 2022 PUPR merupakan hulu perencanaan dan pemograman PUPR yang bertujuan menyepakati kawasan prioritas untuk ditangani tahun 2024.

“Setidaknya, 21 kawasan strategis prioritas akan disepakati pada acara pembukaan Rakorbangwil. Kami berharap hasil pembangunan ini menjadi referensi untuk pembangunan lainnya,” kata Arief.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement