REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus berupaya meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, terutama yang masih berskala kecil. Apalagi, revolusi industri 4.0 dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi robotik, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi. Serta, ditunjang oleh kemajuan ekonomi digital menjadi momentum yang tepat untuk mencapai hal tersebut.
Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, saat ini, semakin marak bisnis dan transaksi perdagangan yang menjadikan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar pelaku. Hal inipun, harus disadari pemerintah, tak terkecuali Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
Ridwan Kamil mengatakan, OPD tersebut perlu mengambil peran dalam melakukan berbagai fasilitasi kebijakan, mengakselerasi, dan menjalankan pelayanan dengan prima untuk menghadirkan ekosistem baru industri dan perdagangan yang mampu bersaing di era digital.
"Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan peran-perannya diperlukan sistem perencanaan yang baik," ujar Ridwan Kamil, yang akrab disapa Emil, di Bandung, Selasa (25/10/2022).
Emil memastikan, dalam mendukung Industri Juara di Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memberikan layanan dan fasilitasi kepada IKM Jawa Barat melalui UPTD Industri yang dimiliki, yaitu UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan serta UPTD Industri Logam. UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai Satuan Pelayanan berdasarkan komiditi yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Barat.
Satuan Pelayanan tersebut yaitu satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kemasan, Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan Tasikmalaya, Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkayuan Sumedang, Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut, Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung, Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung, dan Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan Cirebon.
Sedangkan UPTD Industri Logam memiliki 3 (tiga) satuan pelayanan untuk menjangkau IKM di daerah yang memiliki potensi pengembangan IKM yang bergerak di perlogaman. Satuan Pelayanan tersebut yaitu satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bandung, Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi dan Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Bogor
"Kami terus mendorong pelaku usaha salah satunya industri kulit di Garut," katanya.
Emil menilai, pasar generasi Z atau milenial dan luar negeri adalah prospek pasar yang menjanjikan bagi pelaku industri perkulitan di Garut.
Menurutnya, satuan pelayanan mesin penyamakan di sentra perkulitan Sukaregang Garut sangat membantu sekali IKM. Hal ini terbukti dengan jumlah data layanan yang tercatat pada tahun 2021.
Satuan pelayanan penyamakan kulit Garut, kata dia, melakukan pelayanan sebanyak 1.136 kali layanan mesin untuk para IKM. Sedangkan pada 2022 ini sampai September sudah tercatat sebanyak 827 pelayanan.
Untuk menggaet pasar yang lebih luas ini, kata Emil, para pelaku usaha harus mulai menggunakan teknologi informasi sebagai alat pemasaran. Industri kerajinan kulit di Kabupaten Garut memiliki potensi bisnis yang besar. Tapi sayangnya, selama ini industri itu justru tak banyak berkembang.
"Pengrajin kulit di Sukaregang masih kurang memahami bagaimana memasarkan produk secara digital. Mayoritas pelaku usaha masih menjual produknya secara konvensional. Dia juga meminta pengusaha memanfaatkan bahan dari limbah tumbuhan untuk membuat sebagian produknya," paparnya.
Oleh karena itu, kata dia, untuk pemulihan ekonomi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha di Jawa Barat, salah satunya di Sukaregang, Garut. "Kenali pasarnya, maksimalkan teknologi informasi agar menjangkau pasar yang lebih luas lagi," katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar Iendra Sofyan mengatakan, secara umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Industri Pangan, Olahan dan Kemasan (IPOK) memiliki fasilitas pembinaan, pelayanan permesinan serta sewa tanah atau bangunan untuk para pelaku usaha agar dapat beroperasi dan lebih berkembang lagi.
"Dalam prosesnya kita prioritaskan pada IKM binaan yang ada di Jawa Barat. Sehingga para pengusaha kecil yang awalnya masih menggunakan kemasan tradisional bisa lebih memiliki daya saing di pasar bebas," kata Iendra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
