Selasa 25 Oct 2022 11:33 WIB

Pemerintah Dinilai tidak Maksimal Cegah Gagal Ginjal Akut

Anggota DPR Saleh Daulay menilai pemerintah tidak maksimal mencegah gagal ginjal akut

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bilal Ramadhan
 Anggota Komis IX DPR RI/F-PAN Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah tidak maksimal mencegah gagal ginjal akut.
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Anggota Komis IX DPR RI/F-PAN Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah tidak maksimal mencegah gagal ginjal akut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Kesehatan segera gerak cepat tangani kasus gagal ginjal akut yang secara tiba-tiba muncul di tengah masyarakat. Kasus ini telah meresahkan masyarakat. Apalagi, diberitakan sudah ada 241 orang anak yang terpapar. Dan dari sejumlah itu, 131 orang anak dinyatakan tidak selamat.

"Ini bukan hanya korban sakit. Tetapi ini korban jiwa. Sangat beralasan jika masyarakat resah. Muncul kegelisahan di mana-mana," ujar Saleh.

Baca Juga

Politisi sekaligus Ketua Fraksi PAN ini menilai, pemerintah belum bekerja maksimal menangani gagal ginjal akut. "Menurut pantauan kami, pemerintah belum bekerja maksimal. Masih saling tunggu. Antara Kemenkes dan BPOM belum bersinergi. Malah cenderung ada kesan saling menyalahkan," ujar Saleh.

Dalam konteks itu, Saleh mendesak dilakukan beberapa langkah. Pertama, kemenkes diminta segera mencari obat gagal ginjal akut ini. Obat tersebut harus segera diberikan kepada para pasien yang terpapar. Tidak boleh berlama-lama, karena dikhawatirkan korban akan semakin banyak.

Selanjutnya, BPOM segera mengumumkan hasil pemeriksaannya terhadap kandungan obat syrup yang diduga sebagai penyebab. BPOM dinilai kurang tekun dalam melaksanakan pengawasan dan pengujian. Kalau sudah kejadian seperti ini baru sibuk dan terkesan kalang kabut.

"Ketiga, mendesak Kemenkes dan BPOM agar obat-obatan yang disita untuk tidak dimusnahkan terburu-buru. Harus ada kejelasan dan klarifikasi terkait statusnya. Ini diperlukan agar produsen obat-obatan itu tidak dirugikan. Karena isu yang berkembang saat ini belum tentu menguntungkan mereka. Sementara, obat mereka belum tentu juga salah," sambungnya.

Selanjutnya, Saleh meminta kepolisian RI bersama BPOM dan Kemenkes segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Kalau terbukti ada kesalahan dan unsur kesengajaan, maka harus segera ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, dirinya juga mengingatkan seluruh fasilitas kesehatan yang ada memberikan pelayanan terbaik bagi para pasien yang terpapar. “Harus ada upaya sungguh-sungguh agar mereka bisa sembuh dan sehat kembali,” tegasnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement