Ahad 23 Oct 2022 14:18 WIB

Bima Arya Sampaikan Rencana Relokasi Korban Bencana

Walkot Bogor Bima Arya menyampaikan rencana relokasi korban bencana.

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Bilal Ramadhan
Tim geologi Universitas Pakuan Bogor mengamati lokasi tanah longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kota Bogor, Jawa Barat.
Foto: ANTARA/Arif Firmansyah
Tim geologi Universitas Pakuan Bogor mengamati lokasi tanah longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kota Bogor, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, menyampaikan pemetaan lokasi rawan bencana dan rencana penanganannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Untuk jangka panjang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah melakukan pemetaan di setiap kecamatan mengenai keberadaan lahan yang memiliki potensi untuk di bangun hunian tempat relokasi.

"Lahan kami siapkan tinggal kami lakukan pendataan mana yang darurat. Jadi ada kategori merah, hitam dan kuning. Hitam ini harus pindah mutlak tidak ada tawar menawar. Yang merah bertahap. Kuning dalam pengawasan dan edukasi," kata Bima Arya, Sabtu (22/10).

Baca Juga

Pada gelombang pertama ini pihaknya memfokuskan rencana relokasi Gang Kepatihan dan Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah yang akan menjadi pilot project proses relokasi ke hunian yang lebih layak. Dengan dikoordinasikan melalui kementerian terkait baik PUPR, BNPB maupun Perumkim.

"Dalam dua hari ini sudah ada datanya, karena kita akan lakukan pemetaan seluruh Kota Bogor kita lakukan pemetaan. Enggak boleh begini tahun depan. Jadi nanti siapapun wali kotanya jika kita tidak lakukan kebijakan jangka panjang akan terjadi hal yang sama," katanya.

Sambil proses melakukan pemetaan jangka panjang, kata dia, Pemkot Bogor juga melakuman penanganan bencana jangka pendek di Gang Barjo dan Gang Kepatihan ini. Yakni dengan melakukan proses pembuatan sodetan air, sehingga air dari Kali Cidepit bisa disalurkan melalui drainase yang layak agar tidak rembes dan menimbulkan persoalan-persoalan baru.

"Dan saya minta kosan-kosan di atas yang ternyata tidak memiliki IMB itu dibongkar dan mereka sudah menyanggupi, 1-2 hari ini akan kita bongkar supaya alat berat bisa masuk dan kemudian dilakukan intervensi fisik penguatan penguatan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement