Sabtu 22 Oct 2022 20:32 WIB

Pembentukan Holding Ultra Mikro Dinilai Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan

Tiga entitas holding ultra mikro terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM.

Red: Fernan Rahadi

Foto: dokpri

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi (tengah) saat mengisi agenda Sosialisasi Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan di Hotel Merapi Merbabu, Seturan, Sleman, Sabtu (22/10/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Holding ultra mikro BUMN dinilai efektif membantu perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Keberadaan holding tersebut kini menjadi lembaga pemberdayaan ultra mikro terbesar yang memiliki sistem keuangan yang kuat dan lengkap.

"Jadi langkah pak Menteri Erick Tohir merancang holding ini pada September 2021 sangat tepat. Saya katakan ini visioner. Program pembiayaan yang menjangkau unbanked atau kelompok ekonomi kelas bawah. Mereka butuh akses modal yang gampang, tidak memberatkan," kata Anggota Komisi VI DPR RI Subardi dalam agenda Sosialisasi Holding BUMN Sebagai Lokomotif Kebangkitan Ekonomi Masa Depan di Hotel Merapi Merbabu, Seturan, Sleman, Sabtu (22/10/2022).

Tiga entitas holding ultra mikro (UMi) terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Subardi mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian BUMN hingga akhir Agustus 2022, tercatat jumlah nasabah yang telah diintegrasikan ketiga entitas holding ultra mikro mencapai 23,5 juta dengan total outstanding pembiayaan sebesar Rp.183,9 triliun. Target pada tahun 2024 pembiayaan holding menjangkau 29 juta nasabah.

"Saya apresiasi karena holding ini ada pemberdayaan atau fase upgrade. Jadi, nasabah dibimbing agar naik kelas. Kalau kapasitas bisnisnya besar, nanti akses modalnya nambah. Di Yogya sudah banyak yang naik kelas," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem DIY itu.

Sinergi tiga entitas UMi fokus memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah kepada pelaku usaha di segmen ultra mikro. Subardi menekankan pentingnya aspek kemudahan karena pertumbuhan ultra mikro bergantung pada faktor tersebut. "Pelaku ultra mikro itu harus dimudahkan, dan skema itu hanya bisa dilakukan oleh negara bukan swasta," jelas Subardi.

Sosialisasi holding ultra mikro dihadiri sekitar 100 pelaku usaha ultra mikro dari perwakilan lima Kabupaten/Kota se-DIY. Hadir pula perwakilan Pegadaian Yogyakarta, Kapala bagian ultra mikro Bank BRI Wilayah DIY, Slameto, dan Manager Bisnis PT PNM DIY, Krisna Tiatmojo. Di hadapan peserta, Subardi juga mengajak pelaku usaha yang kesulitan berkembang agar mengikuti program holding.

Ikuti Whatsapp Channel Republika