Sabtu 22 Oct 2022 18:00 WIB

Masjid Kota Quebec Minta UU Pengendalian Senpi Diadopsi

Enam anggota masjid Kota Quebec tewas.

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Muhammad Hafil
Masjid Kota Quebec Minta UU Pengendalian Senpi Diadopsi. Foto:  Rancangan gambar Masjid Quebec yang akan direnovasi.
Foto: Dok Istimewa
Masjid Kota Quebec Minta UU Pengendalian Senpi Diadopsi. Foto: Rancangan gambar Masjid Quebec yang akan direnovasi.

REPUBLIKA.CO.ID,QUEBEC -- Pada 2017 Masjid Kota Quebec menjadi saksi enam pria ditembak mati. Karena itu, mereka mengusulkan dan meminta Parkemen agar menguatkan dan meloloskan undang-undang pengendalian senjata, yang saat ini sedang dipelajari di House of Commons.

Juru bicara Pusat Kebudayaan Islam Quebec, Boufeldja Benabdallah, mengatakan kepada komite keamanan publik Commons bahwa RUU yang dikenal sebagai C-21 ini harus diubah. Tujuannya, untuk memasukkan definisi yang komprehensif dan permanen dari senjata yang dilarang.

Baca Juga

“Kami tidak membutuhkan senjata perang. Kami ingin definisi tersebut mencakup semua senjata semi-otomatis tipe militer yang tidak digunakan secara wajar untuk berburu, ujar dia dikutip di The Globe and Mail, Sabtu (22/10).

Enam anggota masjid tewas dan lima lainnya dilaporkan mengalami luka-luka pada 29 Januari 2017. Saat itu, seorang pria bersenjata melepaskan tembakan tak lama setelah shalat Isya berakhir.

Pemerintah federal Liberal melarang sekitar 1.500 model dan varian senjata api, termasuk AR-15 dan Ruger Mini-14, melalui perintah dewan pada Mei 2020. Hal ini dilakukan dengan alasan mereka tidak memiliki tempat untuk berburu atau olahraga menembak.

Tetapi, para pendukung kontrol senjata sejak itu juga telah mendorong definisi KUHP yang jelas tentang senjata api tipe menyerang.

Benabdallah, yang nerupakan salah satu pendiri masjid, mengatakan Menteri Keamanan Publik Marco Mendicino meyakinkannya bahwa amandemen undang-undang tersebut akan segera datang.

“Pemerintah perlu melakukan perubahan dan saya yakin, karena kami membicarakannya secara lisan dengan Pak Mendicino ketika dia datang ke masjid,” ucap dia.

RUU C-21, yang diperkenalkan oleh kaum Liberal pada bulan Mei, dilaporkan akan membekukan pembelian, penjualan, transfer dan impor senjata api di Kanada.  Larangan impor telah berlaku sejak Agustus melalui perintah sementara.

Langkah-langkah penggunaan senjata api adalah bagian dari paket pengendalian senjata api yang lebih luas, yang memungkinkan penghapusan otomatis lisensi senjata dari orang-orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau terlibat dalam pelecehan kriminal, seperti menguntit, serta meningkatkan hukuman maksimum untuk penyelundupan dan perdagangan senjata menjadi 14 tahun dari 10.

Bisnis senjata api masih bisa menjual pistol kepada individu yang dikecualikan, termasuk penembak olahraga elit yang bersaing atau melatih, dalam acara yang diakui oleh komite Olimpiade atau Paralimpiade internasional. Kelompok olahraga menembak telah menyerukan agar pengecualian itu diperluas.

Namun, Ken Price dari Danforth Families for Safe Communities mengatakan kepada komite dia ingin melihat beberapa klarifikasi dan mungkin pengetatan beberapa pengecualian, yang menurutnya bermaksud baik, tetapi dapat mengarah pada merusak tujuan pembekuan dan pengurangan  jumlah pistol di negara tersebut.

Di sisi lain, pendiri kelompok pencegahan kejahatan One by One Movement, Marcell Wilson, lebih kritis terhadap RUU itu dalam menyampaikan pandangannya pada Kamis (21/10/2022) kemarin.

Dia mengatakan kepada komite bahwa dia tidak berpikir pembekuan yang diusulkan akan mencegah insiden senjata api. Ia merupakan korban tembakan dari seorang penembak.

“Jika RUU 21 ada, atau RUU seperti itu, apakah itu akan mencegah pengalaman traumatis ini terjadi pada saya?  Saya tegaskan tidak akan, karena saya yakin dia tidak menggunakan senjata api legal untuk menembak kami hari itu,” ucap dia.

Anggota parlemen Liberal Pam Damoff pun menanyakan perihal tentang sumbangan yang diperoleh One by Ine Movement dari Koalisi Kanada untuk Hak Senjata Api. Wilson mengatakan kelompoknya menerima 6.000 dolar AS dua tahun lalu.

Wilson, yang mengidentifikasi dirinya sebagai mantan anggota geng jalanan, mengatakan dia belum pernah melihat penjahat mendapatkan senjata secara legal.

Pada saat itu, Anggota Parlemen Blok Québécois Kristina Michaud mengatakan meski penting untuk menghentikan senjata ilegal memasuki Kanada di perbatasan, namun kejahatan juga bisa dilakukan dengan senjata legal.

“Kami memiliki bukti dengan para saksi yang ada di sini hari ini, bahwa ada pemilik senjata legal yang telah melakukan kejahatan keji,” lanjutnya.

Kepala Polisi Edmonton Dale McFee mengatakan dia menyambut baik beberapa ketentuan C-21, termasuk fakta aturan itu akan memungkinkan tindakan keras terhadap modifikasi senjata api. Namun, dia menyatakan keberatan tentang gagasan pembekuan nasional pada pistol.

“Dalam jangka pendek, kita bisa memproyeksikan mereka yang ingin memperoleh (pistol) akan menemukan alternatif, meningkatnya insiden penyelundupan, pencetakan 3D dan konversi airsoft gun,” katanya. 

Sumber:

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-quebec-city-mosque-that-was-targeted-by-gunman-wants-firearms-control/

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement