REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat diimbau segera mengambil langkah guna menyelamatkan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Hal itu agar layanan publik bagi masyarakat Papua tidak terganggu akibat kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang masih sakit.
Tokoh pemuda wilayah Adat Tabi, Martinus Kasuay menganggap, dengan adanya pejabat baru yang memimpin tata kelola di Pemprov Papua maka roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal kembali. Selama gubernur sakit, kata dia, masyarakat pun mengeluhkan kualitas pelayanan publik. Pun ada dana pembangunan yang tersendat dan sebagainya.
"Jadi, kalau sekarang Pak Gubernur sakit, biarlah ada orang-orang yang mengurus beliau, seperti dokter dan perawat. Sedangkan urusan pemerintahan perlu sihadirkan pejabat sementara untuk mengurus masyarakat yang ada di Papua. Ini penting. Pemerintah Pusat jangan tutup mata," Martinus di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (22/10/2022).
Menurut Martinus, para pejabat Pemprov Papua maupun elite politik di Bumi Cenderawasih, belakangan ini malah sibuk mengurusi kesehatan gubernur dan mengabaikan kepentingan masyarakat. "Kalau kita semua mau mengurusi yang sakit, lalu bagaimana dengan rakyat? Gubernur kan hanya satu orang, sudah ada yang mengurus. Masyarakat kan banyak, perlu diurus."
Mengenai tuduhan korupsi yang menjerat Gubernur Lukas, Martinus menegaskan sikapnya mendukung KPK menegakkan hukum. Dia mendorong penyidik KPK memeriksa Lukas sesuai aturan yang berlaku di negara ini. "Kalau seluruh pejabat Papua mau diperiksa, periksa saja, tetapi masyarakat perlu diselamatkan," ucap Martinus.
Dia juga mengkritisi pengukuhan Lukas sebagai kepala suku besar bagi seluruh orang Papua adalah tidak sah. Martinus menentang para pendukung Lukas yang bermanuver menjadikan adat dan budaya Papua sebagai tameng agar tersangka korupsi itu tidak diperiksa KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
