REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di akhir 2022, membuat Komisi IV DPRD Kota Bogor mengambil langkah untuk meningkatkan anggaran tanggap bencana di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar menyampaikan, berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja, Komisi IV berharap dengan ditingkatkannya anggaran tanggap bencana di APBD 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor bisa lebih maksimal merespons situasi bencana.
“Selain kesiapan anggaran, SOP terkait tanggap bencana juga perlu diperbaiki, sehingga apa yang dialokasikan atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat guna,” ujar Karnain, Kamis (20/10/2022).
Lebih lanjut, Karnain juga berharap dengan adanya peningkatan anggaran tanggap bencana, maka daya dukung dari alat yang dimiliki oleh BPBD Kota Bogor bisa ditingkatkan. Sebab, hal tersebut nantinya akan menunjang kinerja dari BPBD untuk penanggulangan bencana.
“Sehingga kehadiran BPBD bisa dirasakan betul oleh masyarakat di lokasi titik bencana,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhamad Mohan, mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota Bogor bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah diatur dan diamanatkan di dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2018. “Kita punya Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah ini guidance sebetulnya jelas pak wali, kita tinggal buka lagi apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah kota, di situ kita harus tanggap,” ujar Mohan.
Lebih lanjut, Mohan juga meminta agar seluruh SKPD Kota Bogor mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dituangkan didalam APBD 2022. Terutama penyerapan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari pembangunan fisik sampai bantuan sosial.
Mohan juga menginformasikan kepada Wali Kota Bogor terkait BTT untuk APBD Perubahan 2022 mengalami kenaikan signifikan. Sehingga untuk melakukan penanggulangan bencana bisa lebih leluasa dan memaksimalkan anggaran yang ada.
“Jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan menjadi SILPA karena kita tidak tanggap, apalagi kita juga sudah menyiapkan BTT yang cukup tinggi. Sekaligus proses birokrasi yang ada perlu dipangkas dan dipermudah mengingat kondisi kita yang saat ini tengah siaga bencana, agar masyarakat bisa mendapatkan intevensi dengan cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyampaikan kejadian bencana yang merenggut korban jiwa ini menjadi peringatan sekaligus kesadaran bahwa anggaran untuk lingkungan menjadi prioritas. "Dari awal periode kami selalu mengingatkan untuk menguatkan keberpihakan pembangunan wilayah. Dari dua tahun lalu juga DPRD sudah mendorong anggaran untuk mengatasi permasalahan banjir. Namun roadmap ke sana belum lengkap. Dengan kejadian akhir-akhir ini, semoga ada kesepakatan untuk anggaran di 2023 lebih menitikberatkan upaya mengatasi masalah-masalah di lingkungan permukiman masyarakat,” tegas Atang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
