REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Sebanyak 11 rumah rusak akibat terkena banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). Hal ini dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi berdasarkan data yang terlaporkan hingga Senin (17/10/2022) malam.
Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Cipta Karya, Kabupaten Banyuwangi, Danang Hartanto mengatakan, 11 rumah tersebut dilaporkan mengalami rusak parah. Rumah rusak tersebut lebih banyak terjadi di Perumahan Sutri Sobo.
Mengetahui laporan kerusakan tersebut, Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan rumah susun di Rusunawa. Fasilitas tersebut bisa ditempati untuk sementara waktu hingga rumah warga terdampak selesai diperbaiki. "Di samping itu, tidak ada korban jiwa dalam banjir ini," kata Danang di Kabupaten Banyuwangi, Selasa (18/10/2022).
Pada kesempatan terpisah, Bupati Banyuwangi Ipul Fiestiandani mengatakan, hujan deras yang mengguyur wilayahnya menyebabkan banjir di sejumlah lokasi. Pemkab Banyuwangi berusaha untuk melakukan penanganan-penanganan terutama bagi warga terdampak.
Menurut dia, hal paling prinsip dan utama saat ini terkait keselamatan warga. Sebab itu, pihaknya berupaya terus bergotong-royong membantu penanganan medis, pemberian makanan, hingga penyiapan rusunawa bagi keluarga yang rumahnya rusak parah. Rusunawa menjadi alternatif sampai rumah warga bisa diperbaiki dan ditempati kembali.
Selain itu, berbagai langkah penanganan juga telah dilakukan Pemkab Banyuwangi. Beberapa di antaranya melakukan evakuasi dan pelayanan medis bagi warga terdampak.
Selanjutnya, Pemkab menyalurkan bantuan 3.500 porsi untuk makan makan pagi dan siang bagi warga terdampak. Tidak hanya dari Pemkab, makanan tersebut juga berasal dari bantuan pelaku usaha Banyuwangi, perbankan, dan instansi terkait. Berikutnya, Pemkab juga mendirikan dapur umum di posko Tagana yang menyediakan masing-masing 3.500 porsi makan malam sarapan pagi.
Pada kesempatan tersebut, Ipuk juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut yang kerap kali menjadi penghambat ketika curah hujan tinggi. Air pun meluap dari parit-parit maupun dari kali itu sendiri.
Selain itu, Ipuk mengklaim telah mengeluarkan sejumlah aturan di kawasan atas Banyuwangi untuk mengontrol secara ketat pembangunan. Hal tersebut guna memastikan tidak adanya pengalihfungsian kawasan hijau menjadi pemukiman. Situasi tersebut menyebabkan daerah-daerah yang selama ini mampu menyerap air hujan yang tinggi tak lagi berfungsi.
Ipuk berjanji akan berupaya keras untuk memastikan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan secara liar. "Hal ini amat berbahaya. Bisa memicu banjir ke depannya,” kata perempuan berhijab ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
