REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait hunian warga di titik-titik rawan bencana seperti banjir dan longsor. Sebagai langkah jangka panjang, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, berpendapat perlu dilakukan relokasi besar-besaran terhadap warga yang tinggal di titik rawan bencana.
Menurutnya, persoalan ini merupakan permasalahan klasik sedari dulu. Di mana Pemkot Bogor telah memberi saran dan edukasi kepada warga yang tinggal di titik rawan bencana untuk berpindah.
Padahal, kata Bima Arya, Pemkot Bogor telah menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dinilainya lebih aman dan bisa digunakan oleh masyarakat. Kendati demikian, warga sangat sulit untuk diminta pindah dari kediamannya.
"Makanya ketika kemudian terjadi bencana, baru kemudian semua menyadari bahwa ini hal yang penting,” kata Bima Arya ketika ditemui di Posko Darurat Bencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (13/10/2022).
Bima Arya menilai, persoalan ini merupakan persoalan serius di Kota Bogor. Sebab, jika tidak ada perubahan signifikan maka setiap bencana dikhawatirkan terjadi kejadian serupa.
Karena itu, kata dia, secara bertahap dalam jangka panjang harus dilakukan relokasi warga dari rumah-rumah berisiko di lahan berisiko bencana. Relokasi yang dilakukan pun harus secara permanen.
“Tapi saya kira ini PR. Penting ke depan. Ini harus bertahap dilakukan relokasi secara betul betul permanen kepada ratusan rumah yang lokasinya di bantaran sungai itu semua. Karena lahannya sangat rawan, tinggal menunggu waktu saja setiap hujan,” ujarnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, menyebutkan semua lokasi dengan tanah kontur berpotensi longsor. Terutama di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane.
Sementara itu, lanjut dia, untuk lokasi rawan banjir lintasan menjadi meningkat. Pada tahun-tahun sebelumnya, di Kota Bogor lokasi rawan banjir hanya di Kampung Bebek, Tanah Baru, dan sekitar kolam retensi Cibuluh.
“Untuk posisi rawan banjir sekarang ini banjir lintasan meningkat. Kalau longsor ditelusuri rata-rata yang ada kontur ketinggian semuanya rawan,” sebutnya.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan untuk langkah jangka panjang selain penanganan, pihaknya telah menganggarkan anggaran infrastruktur secara rutinan. Dimana peta rawan bencana yang sudah dipotret BPBD dan Dinas Sosial Kota Bogor, dijadikan satu rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor untuk melakukan suatu rumusan.
Jika ada titik rawan, kata Atang, harus dilakukan penyesuaian intervensi. Apakah berupa Biaya Tidak Terduga (BTT), perbaikan drainase, atau relokasi.
Dari intervensi tersebut, menurut Atang, bisa diketahui anggaran mana yang bisa dibantu oleh DPRD Kota Bogor dari kebijakan anggaran.
“Dari peta yang ada, ke depannya apakah perlu intervensi berupa infrastruktur wilayah, atau relokasi. Kita pikirin bareng-bareng,” ujar politikus PKS ini.
Di samping itu, Atang menyebutkan, ada tiga hal yang bisa dilakukan Pemkot Bogor secara simultan. Pertama, yakni penanganan korban dan masyarakat yang direlokasi atau diungsikan.
“Alhamdulillahh respon Pemkot cukup baik. Kami apresiasi itu mudah-mudahan kekurangannya bsia diperbaiki,” ucapnya.
Kedua, sambung dia, yang juga penting segera identifikasi titik-titik rawan seperti gorong-gorong, kali, tebingan, pohon, dan lain-lain. Ketiga, ia meminta agar BPBD Kota Bogor segera menyampaikan surat kepada Dinas Perumkim dan Dinas PUPR Kota Bogor agar menghitung kebutuhan masing-masing.
“Dan segera dicairkan ke Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) berupa BTT,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
