REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus berupaya mempermudah nelayan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan. Hal ini disampaikan Erick saat mengunjungi Koperasi Enam Empat Bahari di Pantai Nambangan, Bulak, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/10/2022).
Acara ini juga dihadiri Camat Bulak Budi Hermanto, Lurah Kedung Cowek Ayu Lestari, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Jawa Timur Misbahul Munir, Direktur PT Bumi Menara Internusa (offtaker hasil tangakapan nelayan) Aris Utama beserta Olga Lydia.
Erick menyampaikan program yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan banyak keuntungan yang dapat memperkuat akses pasar perikanan.
"Melalui koperasi nelayan, penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Nelayan juga bisa beli BBM dengan harga resmi melalui SPBUN. Kita maunya langsung untuk koperasi, jadi Pertamina langsung ke koperasi, koperasi menjual ke nelayan dengan harga yang sama, bukan harga lebih mahal," ujar Erick.
Erick mengatakan program Solusi Nelayan telah dimulai untuk 8.400 nelayan di Cilacap sebagai proyek percontohan. Setelah Cilacap, program ini pun dilakukan di Surabaya, Aceh, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indramayu, Jawa Barat, Semarang dan Pekalongan di Jawa Tengah, serta Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Jadi nelayan sudah tahu beli ke situ, mau pakai jeriken sudah ketahuan karena tinggal bawa KTP. Kalau di 6 lokasi tidak ada kebocoran, kita akan dorong di seluruh Indonesia," lanjutnya.
Tak hanya bertujuan memastikan ketersediaan BBM, program Solusi Nelayan juga sekaligus membenahi bisnis model perikanan di Indonesia. "Karena BBM lancar, kepastian pasar pun lebih luas bagi nelayan sehingga risiko usaha semakin kecil karena adanya kepastian produksi," beber Erick.
Sekadar informasi, sebelum adanya program Solusi, nelayan kecil kerap mengeluh sulitnya mendapatkan BBM subsidi, terlebih mereka harus membeli Solar eceran seharga Rp 10 ribu per liter, padahal harga resmi dari Pertamina sebesar Rp 6.800 per liter.
Nelayan juga kerap dihadapkan dengan hasil tangkapan sedikit yang membuat akses pasar terbatas, bahkan mereka juga sulit mendapatkan permodalan karena tidak adanya kepastian keberlanjutan produksi dan penyerapan.
Oleh karena itu, Kementerian BUMN memberikan dukungan konkret melalui program Solar untuk Koperasi Nelayan, di mana hal tersebut selaras dengan amanah Presiden Jokowi agar pemerintah hadir memberi solusi di tengah kebutuhan masyarakat.
Selain itu, ucap Erick, koperasi juga menjadi offtaker yang akan melakukan grading dan pengendalian mutu, serta agregasi untuk masuk dalam skala ekonomi sehingga keberlanjutan pasokan pun lebih terjamin. Namun, lanjut Erick, para nelayan pun harus bersiap meningkatkan kualitas hasil tangkapan agar sesuai dengan standar agar bisa diserap pasar di luar negeri.
"Kita sedang mengumpulkan, baik BUMN, swasta atau koperasi menjadi pembeli. Jadi nelayan tidak pusing-pusing lagi jual ke mana," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
