REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar TNI tidak terseret politik praktis. Peringatan tersebut disampaikan dalam rangka peringatan HUT TNI beberapa waktu lalu.
Putri Megawati Soekarnoputri itu juga meminta agar pimpinan TNI kompak dalam menghadapi dinamika politik nasional yang mulai memanas.
”TNI jangan terpengaruh apalagi terseret politik praktis. TNI harus netral dalam politik karena politik TNI adalah politik negara sesuai tugas pokok dan fungsinya,” kata Puan dalam keterangannya, seperti dikutip dalam pemberitaan media massa.
SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia) sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penguatan demokrasi menyatakan bahwa peringatan Puan tersebut penting untuk dicamkan.
Bukan saja bagi segenap prajurit TNI melainkan juga bagi aparat institusi negara lainnya seperti Polri dan BIN.
”Imbauan menyangkut netralitas aparat negara perlu diperluas, bukan hanya kepada TNI tetapi juga kepada teman-teman kita dari kepolisian maupun institusi intelijen,” ujar juru bicara Program Saksi Demokrasi, Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Solihin Nurodin, Sabtu (8/10/2022) dalam keterangan tertulisnya.
Solihin menyatakan, SKI mengembangkan program Saksi Demokrasi untuk mengawasi proses pelaksanaan Pemilu sejak sebelum masa kampanye dan pencoblosan.
Salah satu isu krusial untuk menjaga agar supaya proses Pemilu berlangsung bersih, jujur dan adil adalah jaminan mengenai ketidakberpihakan aparat negara.
”Banyak sekali rumor di Pemilu-Pemilu sebelumnya mengenai adanya tangan-tangan tak terlihat yang ikut bermain. Aparat negara seharusnya menjadi negarawan yang tak tergoda politik, apalagi masuk dalam kegiatan dukung-mendukung partai atau kandidat,” lanjutnya.
Di sisi lain, kata Solihin, SKI juga memahami bahwa keinginan untuk melaksanakan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil mesti ditunjukkan sebagai komitmen politik yang nyata dari para politisi sipil.
Imbauan agar aparat negara menjaga netralitas, seharusnya diikuti dengan upaya partai-partai untuk tidak melibatkan mereka dalam rangkaian kegiatan politik.
”Banyak riset mengenai politisasi institusi negara yang mengungkap fenomena pengkhianatan demokrasi. Partai politik seharusnya menghindari cara-cara yang bukan saja tidak fair dengan menggunakan instrumen negara, tetapi juga membahayakan masa depan demokrasi kita,” ujar dia.
Dalam pandangan SKI, para politisi sipil seharusnya percaya diri bahwa demokrasi merupakan arena kontestasi yang harus diperkuat agar adil bagi semua pihak.
Demokrasi Indonesia dinilai akan sukses menjadi alat perjuangan kesejahteraan warga jika pelaksanaan Pemilu dipagari netralitas aparat negara.
”Pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan demokrasi Indonesia. Publik memiliki kewajiban untuk memastikan agar kehidupan politik negeri ini semakin demokratis,” kata Solihin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
