Saturday, 16 Jumadil Awwal 1444 / 10 December 2022

Anies Ungkap Pernah Tolak Tawaran Jadi Capres-Cawapres 2019

Sabtu 08 Oct 2022 00:10 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Anies Baswedan (kiri)

Anies Baswedan (kiri)

Foto: ANTARA/Reno Esnir
Anies menolak tawaran karena ingin menuntaskan masa jabatannya selama lima tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kalau dirinya pernah menolak tawaran untuk maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019. "Jadi ketika di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil. Saya tidak bersedia, bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres saya bilang tidak bersedia," kata Anies saat bersilaturahmi dengan awak media di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Ia beralasan menolak tawaran itu karena ingin menuntaskan masa jabatannya selama lima tahun sebagai gubernur DKI. "Saya janji untuk di Jakarta lima tahun dan janji lima tahun itu kami ingin pegang," katanya.

Baca Juga

Namun, ia tidak menjelaskan pihak yang memberikan tawaran untuk maju pada Pilpres 2019. Dalam kesempatan itu, ia mengenang ketika pertama dilantik menjadi gubernur DKI pada Oktober 2017 bersama Wakil Gubernur DKI saat itu, Sandiaga Uno.

Anies kemudian menuturkan, setahun kemudian ditinggal oleh Sandiaga Uno karena maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Jabatan wakil gubernur saat itu kemudian kosong sejak 2018 hingga April 2020 saat Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akhirnya menemani Anies menyelesaikan masa kepimpinan 2017-2022.

Ia pun mengibaratkan bermitra dengan Riza Patria seperti bermain bulutangkis yang saling melengkapi. "Itu selama masa kosong, masa pandemi, memang terasa betul. Setelah ada Pak Ariza, itu saya merasa sekali tugas sebagai gubernur itu luar biasa terbantu," ucap Anies.

Anies dan Riza Patria akan mengakhiri masa kepemimpinan pada 16 Oktober 2022. Adapun pengganti Anies akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang memilih satu dari tiga nama kandidat calon penjabat Gubernur DKI.

Adapun tiga nama yang sudah diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Jokowi yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

 

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA