REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta peran Forum Jurnalis Wakaf Indonesia (Forjukafi) dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia. Ma'ruf mengatakan, saat ini ada kesenjangan jauh antara realisasi perhimpunan zakat yakni 0,5 persen dengan potensi wakaf di Indonesia senilai Rp180 Triliun.
Menurut Ma'ruf, salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat literasi dan pemahaman publik tentang wakaf. Karena itu, dia mendorong penguatan literasi dan pemahaman publik tentang wakaf.
"Ini menjadi catatan akan perlunya perbaikan dan peningkatan pemahaman publik tentang wakaf. Inilah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian kita bersama, utamanya bagi para pegiat perwakafan di Indonesia seperti Forjukafi," ujar Ma'ruf saat membuka secara virtual rapat kerja Forjukafi dari Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (07/10/2022).
Ma'ruf menyebut, saat ini skor indeks literasi wakaf masyarakat baru mencapai 50,48, atau termasuk kategori rendah . Karena itu, dia menilai perlunya kehadiran dan keterlibatan para jurnalis dalam membangun opini publik untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf.
Ma'ruf pun menekankan dua hal yang perlu menjadi perhatian Forjukafi. Pertama, penguatan literasi secara berkelanjutan utamanya pada tiga unsur, yakni literasi tentang harta objek wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan kelembagaan wakaf.
Dia menjelaskan, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang ragam harta objek wakaf tidak terbatas pada aset tetap saja seperti tanah, gedung, atau bangunan tetapi juga dapat berwujud uang.
"Konsep wakaf uang harus menjadi salah satu fokus konten literasi agar masyarakat memahaminya dengan benar," ujarnya.
Begitu juga, masyarakat perlu diedukasi tentang peruntukan harta benda wakaf tidak hanya untuk sarana peribadatan, tetapi juga bisa untuk berbagai keperluan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Sementara, untuk kelembagaan wakaf, perlu didorong tentang pentingnya pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel.
Sebab, wakaf berkaitan erat dengan kepercayaan wakif sehingga nazir perlu mengelola wakaf dengan transparan dan akuntabel.
"Masyarakat perlu mengenali manajemen dan operasional kelembagaan pengelola wakaf yang baik serta institusi nazir mana saja yang telah terdaftar di BWI, termasuk berbagai kisah sukses pengelolaan wakaf," ujar Wapres.
Karena itu, Wapres menilai Indeks Wakaf Nasional yang telah dikembangkan BWI sebagai alat ukur kinerja perwakafan juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum.
"Saya kira publik perlu mengetahui tentang hal ini agar semakin meyakini bahwa kelembagaan wakaf terus didorong untuk semakin baik di masa mendatang," ujarnya.
Wapres meyakini, kehadiran dan keterlibatan para jurnalis Forjukafi, sebagai penyedia informasi yang akurat serta mumpuni dapat membangun opini publik yang positif sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf.
Wapres pun meminta program literasi wakaf bagi jurnalis agar diperbanyak, termasuk penguatan sinergi dan kerja sama Forjukafi dengan BWI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
"Dari literasi yang baik ini, kita harapkan akan tumbuh dan meluasnya kesadaran kolektif umat untuk lebih aktif terlibat serta turut memobilisasi pengumpulan wakaf," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Forjukafi Wahyu Muryadi menilai, forum jurnalis wakaf ini lahir sebagai sebuah kesadaran yang luar biasa untuk bersama-sama memajukan perwakafan di Indonesia. Kepedulian jurnalis, kata Wahyu, diperlukan mengingat selama ini isu wakaf kalah populer dibandingkan isu zakat, infak, dan sedekah sehingga masih ada pemahaman yang keliru mengenai wakaf.
"Saya berharap dukungan dari para pihak, terutama yang hadir, untuk sepenuh hati membesarkan wakaf demi memakmurkan negara ini. Mudah-mudahan raker pertama ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat Muslimin, bangsa, dan negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
