REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan setiap gedung instansi pemerintah harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (Apar), agar ketika terjadi kebakaran bisa memudahkan penanganannya.
"Gedung-gedung pemerintah itu mestinya ada alat pemadam api ringan (Apar), jadi setiap gedung pemerintah harus seperti itu, sebagai kewaspadaan ketika ada kebakaran," kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanto di Bantul, Kamis (6/10/2022).
Oleh karena itu, kata dia, bagian pemadam kebakaran (damkar) di BPBD Bantul yang saat ini sudah menjadi bidang sendiri dan memiliki satuan tugas (Satgas) itu ke depan memverifikasi gedung-gedung pemerintah yang rawan kebakaran.
"Termasuk nanti perawatan seperti apa dan sebagainya itu kita perlu melakukan verifikasi gedung-gedung," katanya.
Dia juga mengatakan dalam mempercepat respons terhadap penanganan ketika terjadi kebakaran, pihaknya terus meningkatkan kapasitas relawan damkar dan Satgas di BPBD Bantul.
"Jadi BPBD Bantul punya satgas damkar sekitar 100 orang, yang melayani hampir satu juta jiwa warga Bantul, bahkan penanganan kebakaran hingga lintas kabupaten juga sering," katanya.
Dia mengatakan, karena kalau ada kejadian kebakaran di luar kabupaten, tetapi lokasi tidak jauh dengan perbatasan Bantul, maka BPBD Bantul melalui pos damkar terdekat bisa mensuplai armada dan personel, begitu juga sebaliknya.
"Ketika kita ada kebakaran dan butuh armada lebih banyak kita dibantu teman dari daerah lain, sebagai contoh kebakaran di pabrik kertas di Sewon Bantul lalu yang membantu kita dalam penanganan ada Damkar dari Sleman dan dari UGM," katanya.
Agus juga mengatakan, begitu juga sebaliknya ketika ada kejadian kebakaran di wilayah Prambanan, Kabupaten Sleman, maka maka berhubung lokasi pos damkar Sleman jauh, maka Bantul menyuplai bantuan dari Pos Damkar Piyungan.
"Jadi untuk urusan penanganan kebencanaan kita tidak mengenal batas wilayah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
