REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Pemerintah mengapresiasi Polri dalam penggunaan anggaran belanja untuk membeli produk kebutuhannya dari barang dan jasa buatan dalam negeri. Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Polri mampu menyerap lebih dari setengah anggaran institusinya untuk membeli produk dari dalam negeri.
“Saya apresiasi untuk Polri dalam menyerap produk dalam negeri yang sudah 70 persen,” kata Luhut di Bali, Kamis (6/10/2022).
Menurutnya membelanjakan anggaran untuk membeli produk-produk dalam negeri dapat membantu ketahanan dan pertumbuhan perekonomian negara. “Ini penting untuk mendorong tumbuhnya ekonomi dalam negeri. Dan ini sudah terbukti,” sambung Luhut.
Pemerintah, kata Luhut, juga mengapresiasi inisiasi Polri dalam menggelar Business Matching Tahap IV. Agenda tersebut digelar di Nusa Dua Convention Center (BDCC) Bali, pada Kamis (6/10/2022) sampai Jumat (7/10/2022). Polri menggelar forum bisnis dan diskusi ekonomi dalam negeri, serta pameran produk-produk kebutuhan Polri buatan dalam negeri bertema Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.
Dalam gelaran tersebut, Polri mendirikan sebanyak 76 booth pelaku usaha dalam negeri yang memproduksi perlengkapan kedinasan Polri. Mulai dari sepatu dinas dan taktikal sampai pada jenis seragam dan pakaian lapangan, lencana, hingga pernak-pernik identitas kepolisian lainnya termasuk beberapa kendaraan Polri buatan dalam negeri.
Polri juga menampilkan 40 unit UMKM Polri dan mitra, serta 36 unit pelaku usaha produk dalam negeri binaan kementerian dan koperasi. “Saya mengapresiasi Polisi dan jajarannya untuk mengadakan business matching. Ini dalam rangka penguatan produk dalam negeri. Dan kita harus bangga dengan buatan Indonesia,” kata Luhut.
Ia mengingatkan kepada institusi, lembaga, maupun kementerian terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lewat Instruksi Presiden (Inpres) 2/2022 tentang Percepatan, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, pemerintah meminta 10 institusi negara untuk membelanjakan anggaran kebutuhannya dengan membeli produk dalam negeri.
Polri masuk dalam 10 institusi negara tersebut. Dalam realisasinya, Polri menjadi satu dari lima negara dengan belanja dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) tertinggi senilai Rp 56,2 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
