REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA -- Penerbangan dari dan ke Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman akan kembali beroperasi mulai Oktober 2022. Sistem blocking seat oleh enam Pemda akan memastikan maskapai yang menyediakan penerbangan di bandara tersebut tidak mengalami kerugian.
Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, blocking seat atau sistem pemesanan tiket terlebih dahulu sebesar 70 persen diperlukan agar pesawat layak terbang.
"Artinya masih ada BEP, ya setidaknya balik modal, maskapai kan juga perusahaan jadi harus bisa menghasilkan revenue," kata Adita usai rapat koordinasi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dengan enam pimpinan wilayah Banyumas Raya di Bandara JB Soedirman, Jumat (30/9/22) sore.
Sebelumnya WingsAir sempat meresmikan penerbangan perdana dari dari Bandara Pondok Cabe Tangerang ke JB Soedirman pada 5 Agustus 2022 lalu, namun dua pekan kemudian maskapai tersebut berhenti beroperasi.
Jumlah kursi yang di-block tersebut nantinya masih akan dibicarakan lebih lanjut oleh pihak Pemda Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo dan Pemalang bersama pihak maskapai WingsAir dan Citilink. Rencananya dalam satu pekan akan ada tiga jadwal penerbangan di bandara tersebut.
Adita menambahkan bahwa Menhub berharap blocking seat hanya berlaku selama 3-4 bulan. Kemudian setelah itu permintaan akan bergulir dengan sendirinya karena sudah ada penerbangan reguler di bandara tersebut. Hal ini berdasarkan pengalaman di Bandara Tampa Padang Mamuju dan Bandara Toraja.
"Karena sudah ada reguler flight, masyarakat akan tahu di sini ada penerbangan. Seperti di Mamuju dan Toraja, dulu blocking seat 3-4 bulan, setelah itu jadi market sendiri, akhirnya tidak perlu blocking seat masyarakat beli tiket sendiri," jelasnya.
Sementara itu Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen dan siap mendapat jatah paling banyak dalam blocking seat kedua maskapai.
"Jelas karena di Purbalingga jatah paling banyak iya sekitar 10 seat, sisanya kabupaten lain akan dibicarakan nanti. Dananya dianggarkan dari APBD masing-masing daerah," kata Bupati Tiwi.
Menurutnya, keenam Pemda baru melakukan komitmen tersebut sekarang karena perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah pusat terlebih dahulu.
"Dengan blocking seat ini diharapkan dalam tidak terlalu lama kunjungan akan meningkat," kata Bupati Tiwi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
