Sunday, 3 Jumadil Awwal 1444 / 27 November 2022

Operasi Madago Raya di Poso Disarankan Dihentikan

Jumat 30 Sep 2022 16:36 WIB

Red: Indira Rezkisari

Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi menunjukkan foto empat orang sisa Daftar Pencarain Orang (DPO) Teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso di Mapolda Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (22/9/2021). Pascatertembakmatinya pimpinan MIT Poso Ali Ahmad alias Ali Kalora, Kepolisian merilis kembali sisa DPO Teroris anggota MIT Poso sebanyak empat orang terdiri dari Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Pranata.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi menunjukkan foto empat orang sisa Daftar Pencarain Orang (DPO) Teroris anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso di Mapolda Sulteng di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (22/9/2021). Pascatertembakmatinya pimpinan MIT Poso Ali Ahmad alias Ali Kalora, Kepolisian merilis kembali sisa DPO Teroris anggota MIT Poso sebanyak empat orang terdiri dari Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Gazali alias Ahmad Panjang, dan Suhardin alias Pranata.

Foto: ANTARA/Basri Marzuki
Penghentian operasi Madago Raya bukan berarti aparat lepas tangan begitu saja.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Profesor Lukman Thahir, meminta Mabes Polri mempertimbangkan untuk memberhentikan perpanjangan Operasi Madago Raya yang terkonsentrasi di Kabupaten Poso. Alasannya, anggota terakhir MIT Poso sudah tertangani.

"Dengan peristiwa tertembak diduga anggota terakhir dari MIT Poso maka perpanjangan itu harus menjadi sinyal bagi Mabes Polri untuk menghentikan operasi Madago Raya," kata Guru Besar Ilmu Filsafat UIN Palu, Prof Lukman di Palu, Jumat (30/8/2022).

Baca Juga

Dia menjelaskan usul untuk mempertimbangkan menghentikan operasi itu, sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan Sulteng saat ini yaitu memperlihatkan wajah daerah dengan penuh kedamaian. Sehingga, sambung Lukman, dalam upaya semacam itu tidak lagi membutuhkan pengerahan personel aparat Polri maupun TNI yang bersenjata lengkap di sekitar masyarakat.

"Sekaligus memang indikator untuk memperlihatkan keberhasilan dari operasi itu adalah dengan cara menghentikan. Karena kalau tidak dihentikan orang-orang akan terus bertanya kapan selesai dan sejauh apa keberhasilan dari operasi itu," jelas Prof Lukman.

Akan tetapi, sambung Prof Lukman, penghentian operasi Madago Raya bukan berarti pihak aparat melepas tangan secara begitu saja. Prof Lukman yang juga mantan Sekretaris Jendral (Sekjen) Pengurus Besar (PB) Alkhairaat itu menyampaikan, agar pihak aparat tidak boleh meninggalkan memori atau citra yang tidak mengesankan pada masyarakat pada tiga wilayah yang selama ini menjadi konsentrasi operasi yakni Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.

"Pemulihan kondisi sosial pasca-operasi itu sangat penting jangan sampai meninggalkan trauma diantaranya harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama operasi berlangsung seperti kasus salah tembak," jelasnya.

Selanjutnya, Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Sulteng itu mengatakan, adalah pembentukan tim kecil yang untuk tetap melakukan pemantauan terhadap potensi yang diduga masih ada. "Harus tetap dipantau jika memang potensi itu masih ada, akan tetapi bukan lagi dengan konsep operasi melainkan tim kecil saja yaitu dengan cara turut melibatkan pihak-pihak terkait," kata Prof Lukman.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA