REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Uni Eropa akan menggelar European Union-Israel Association Council di Brussels, Belgia, pada Senin (3/10/2022) pekan depan. Itu merupakan pertemuan dewan asosiasi perdana antara kedua belah pihak dalam satu dekade.

Dalam pertemuan European Union-Israel Association Council, delegasi perhimpunan Benua Biru akan dipimpin kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell. Sementara pihak Israel bakal diketuai oleh Perdana Menteri Yair Lapid. Namun belum terkonfirmasi apakah Lapid bisa menghadiri agenda tersebut.

Pada kegiatan itu, Uni Eropa dan Israel akan membahas berbagai isu. “Diskusi akan fokus pada isu-isu seperti perdagangan, perubahan iklim, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya,” kata Uni Eropa dalam keterangannya yang dirilis Kamis (29/9/2022), dikutip laman Al Arabiya.

Selain itu, Uni Eropa dan Israel juga bakal membahas proses perdamaian Timur Tengah. Terkait hal ini, Uni Eropa berharap bisa membangun momentum yang dihasilkan di Majelis Umum PBB. Pernyataan tersebut tampaknya mengacu pada pidato Yair Lapid yang mengatakan dia berharap solusi dua negara masih bisa direalisasikan guna menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Dalam pernyataannya pada Juli lalu, Josep Borrell mengungkapkan, posisi Uni Eropa terkait proses perdamaian Timur Tengah tidak berubah. “Kami tahu bahwa situasi di lapangan di wilayah Palestina memburuk, dan saya pikir para menteri sepakat bahwa Dewan Asosiasi ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk terlibat dengan Israel tentang masalah ini,” ucapnya kala itu.

Dewan Asosiasi adalah pertemuan yang dimaksudkan digelar rutin setiap tahun antara Israel dan Uni Eropa. Tujuan kegiatan itu adalah membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama. European Union-Israel Association Council terakhir kali digelar pada 2012.

Israel menandatangani Association Agreement yang mendefinisikan hubungannya dengan Uni Eropa pada 1995. Israel meratifikasi kesepakatan itu pada tahun 2000. Sejak 2013, Israel mulai mengabaikan pertemuan dewan asosiasi. Hal itu karena Uni Eropa secara terbuka menentang proyek perluasan permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika