Tuesday, 5 Jumadil Awwal 1444 / 29 November 2022

Jabar Termasuk Provinsi Zero Desa Tertinggal

Kamis 29 Sep 2022 19:28 WIB

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad

Warga yang tergabung dalam kelompok Prajagumiwang memberi pakan sapi dari program pemberdayaan masyarakat desa di Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (21/6/2022). Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,6 triliun Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan.

Warga yang tergabung dalam kelompok Prajagumiwang memberi pakan sapi dari program pemberdayaan masyarakat desa di Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (21/6/2022). Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,6 triliun Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan.

Foto: ANTARA/Dedhez Anggara
Tak berlebihan jika Pemprov Jabar mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan desa

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus berupaya membangun semua desa yang ada di Jabar. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jabar, Dicky Saromi, hal tersebut dilakukan karena Jabar Juara bisa terwujud dengan desa juara.

Dicky Saromi menjelaskan, desa sebagai entitas terdepan dalam pembangunan, berkontribusi 75 persen dalam capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa: 90 persen wilayah pemerintah berupa desa, dan sebesar 72 persen penduduk tinggal di desa. "Membangun Jabar dari desa, adalah prioritas yang harus ditempuh. Karena Jabar Juara akan dapat diraih melalui desa yang juara," ujar Dicky, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga

Saat ini, kata Dicky, keberhasilan pun telah ditorehkan. Yakni, mampu mengentaskan jumlah desa tertinggal yang berjumlah 929 desa pada 4 tahun lalu. Hal itu hantarkan Jabar menempati peringkat ketiga IDM. Termasuk salah satu provinsi dengan 'Zero Desa Tertinggal'.

"Secara hitung-hitungan dari target 5.000 desa mandiri secara nasional, Jabar telah memberikan kontribusi seperlimanya. Saat ini seluruh kabupaten sudah berstatus maju. Dan hanya Kota Banjar dengan status mandiri, karena semua desanya berstatus mandiri," paparnya.

Dicky menjelaskan, terdapat desa 10 di Jabar dengan nilai IDM tertinggi. Yakni: Desa Panjalu (Kab. Ciamis), Desa Lengkong (Kab. Bandung), Desa Dayeuh, Desa Bojong Kulur, Desa Pondok Udik, Desa Bojonggede (Kab. Bogor), Desa Bungursari, Desa Wanakerta (Kab. Purwakarta), dan Desa Pangandaran (Kab. Pangandaran). "Khusus Desa Panjalu, juga masuk dalam 10 besar desa mandiri secara nasional," katanya.

Namun, kata dia, meskipun status desa di Jabar masuk dalam kategori maju secara rata-rata. Tetapi dari indeks komposit ekonomi masih terbilang rendah. Dengan poin 0,6956 jika dibandingkan dengan indeks komposit sosial sebesar 0,8367 dan indeks komposit lingkungan sebesar 0,7264. "Artinya ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi desa perlu adanya perhatian yang cukup besar, dan intervensi atau treatmentsecara serius," katanya.

Kendati demikian, kata dia, DPMD Jabar telah menyusun 2 (dua) model strategi intervensi kebijakan. Yakni Intervensi Program berbasis Data IDM oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan dan membangun Desa percontohan melalui intervensi program bersama Perangkat Daerah lainnya.

Menurut Dicky, pembangunan desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. 

Apalagi, kata dia, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan diyakini mampu menanggulangi kemiskinan di desa.  "Hal itu menjadikan desa sebagai entitas mandiri. Yang merupakan basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Mengingat, desa sebagai ujung tombak terdepan dalam pembangunan masyarakat desa," papar Dicky.

Selain itu, kata dia, membangun desa ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Permendesa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). 

Jadi, kata Dicky, tak berlebihan jika Pemprov Jabar mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap pembangunan desa. Salah satunya, meluncurkan program strategis yang diharapkan dapat mendorong lahirnya desa juara. 

"Semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk membangun, memandirikan dan mensejahterakan desa, direspon oleh Pemprov Jabar melalui 12 prioritas yang dikemas dalam Program Gerbang Desa dengan mengacu pada IDM sebagai bahan rujukannya," paparnya.

Sementara menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, desa di Jabar kini banyak yang semakin juara. Di awal kepemimpinannya ada 929 desa berstatus tertinggal.  Menurut Ridwan Kamil, seluruh desa di Jabar saat ini tak ada lagi desa tertinggal. Bahkan total desa mandiri meningkat signifikan dari 37 menjadi 1.130 desa.

"Desa di Jabar sudah makin juara. Dari 929 desa tertinggal setelah saya menjabat jadi nol. Desa mandiri juga selama tiga tahun yang awalnya 37 desa sekarang 1.130 desa," kata Ridwan Kamil.

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat desa penting digulirkan agar tidak ada lagi dikotomi masyarakat yang tinggal di kota dan desa.

"Itu sebabnya, beragam program pembangunan, sebisanya selalu menyertakan pemberdayaan masyarakat desa. Program-program seperti desa wisata, patriot desa, hingga petani milenial, adalah upaya bersama,” katanya.

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA