Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

Figur Pj Gubenur DKI Diharapkan Sosok yang Mengayomi dan Netral

Kamis 29 Sep 2022 18:27 WIB

Red: Agung Sasongko

Acara yang bertajuk

Acara yang bertajuk "Jakarta Barometer Politik Nasional, sebuah harapan: Menjaga Momentum Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," yang diselenggarakan Pusat Data Bersatu (PDB) pada Kamis (29/9/2022

Foto: iatimewa
Pj. Gubenur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Upaya DKI Jakarta bangkit dari pandemi Covid-19 menghadapi tantangan ketika pada 16 Oktober 2022 nanti, Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akan mengakhiri masa jabatannya dan akan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Pejabat Gubernur akan menjalankan operasional dan administrasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sampai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang.

Kondusivitas di DKI Jakarta harus benar-benar dijaga. Oleh karena itu, figur Pj. Gubernur DKI Jakarta mendatang diharapkan mampu menciptakan kondusivitas tersebut dengan mengelola dinamika yang terjadi di DKI Jakarta dengan baik. Penjabat Gubernur harus mampu mengelola dinamika di DKI Jakarta baik dinamika politik dan sosial kemasyarakatan maupun dinamika ekonomi, investasi dan perdagangan.

Baca Juga

Dalam acara yang bertajuk "Jakarta Barometer Politik Nasional, sebuah harapan: Menjaga Momentum Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19," yang diselenggarakan Pusat Data Bersatu (PDB) pada Kamis (29/9/2022), peneliti PDB Syarifuddin memaparkan survei yang dilakukan pihaknya.

Pusat Data Bersatu (PDB) melakukan wawancara melalui telepon (telepolling) kepada masyarakat DKI Jakarta terpilih yang dilaksanakan pada 24-25 September 2022. Telepolling dilakukan dengan metode Proportionate Snowball Sampling menggunakan telepon genggam kepada 400 orang tepilih di semua kota di DKI Jakarta.

"Terkait dengan preferensi calon Pj. Gubenur DKI Jakarta, mayoritas responden yakin bahwa untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut diperlukan sosok Pj.Gubernur yang mengayomi, tidak memihak dan menjunjung tinggi netralitas, tidak terasosiasi dengan kelompok atau warna politik tertentu dan diterima semua kalangan masyarakat," kata Syarifuddin dalam keterangan tertulisnya.

Survei yang sama menghasilkan kesimpulan bahwa sebanyak 53,35% responden menyatakan bahwa keterbelahan kelompok akibat perbedaan pilihan politik harus dihilangkan.

Diharapkan juga Pj. Gubenur nanti bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memelihara kondusivitas politik di DKI Jakarta. Sebanyak 65,9% responden berharap Pj. Gubernur nanti mampu membangun ekonomi DKI Jakarta dan menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer ekonomi politik nasional sehingga mampu keluar dari pandemi Covid-19 lebih cepat. Hal ini selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi pada peringatan 77 tahun Kemerdekaan NKRI yaitu Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA