Wednesday, 13 Jumadil Awwal 1444 / 07 December 2022

AHY Ungkap Intervensi Negara untuk Tentukan Cawagub Lukas Enembe

Kamis 29 Sep 2022 16:14 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Indira Rezkisari

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) menyampaikan tanggapan terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) menyampaikan tanggapan terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Partai Demokrat menonaktifkan Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Papua dan digantikan sementara oleh Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua Willem Wandik, sebagai bentuk konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum termasuk kasus korupsi.

Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat
AHY mengatakan Lukas Enembe pernah diancam dikasuskan pada 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan adanya intervensi lembaga negara dalam penentuan calon wakil gubernur (cawagub) dari Lukas Enembe untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Intervensi tersebut terjadi pada 2017.

"Tahun 2017, Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas Enembe ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal cawagub sebagai wakilnya Pak Lukas dalam Pilkada tahun 2018 yang lalu," ujar AHY dalam konferensi pers daringnya, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga

Dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Papua pada 2018, AHY menyebut bahwa Lukas diancam untuk dikasuskan. Namun, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tak mengungkapkan lebih detail ancaman tersebut.

"Ketika itu Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi. Alhamdulillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi," ujar AHY.

Meski begitu, intervensi kembali terjadi pada 2021, ketika Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia. Tegasnya, Partai Demokrat tak terima dengan adanya intervensi tersebut.

"Upaya (intervensi) untuk memaksakan cawagub yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang hidup kembali. Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas," ujar AHY.

"Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," sambungnya menegaskan.

Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Harapannya, hukum dapat ditegakkan secara adil dan tak ada politisasi dalam prosesnya. "Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi," ujar AHY.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA