Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

PPP: Kita Punya Kewajiban Moral Kawal Agenda Keumatan

Kamis 29 Sep 2022 13:50 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap gentle.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap gentle.

Foto: DPR RI
Pertemuan PPP, PAN, PKB, dan PKS menyepakati agenda mengutamakan umat Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengeklaim partainya terus mengedepankan nilai berbangsa dan bernegara. Nilai tersebut menjadi salah satu alat untuk mengawal agenda umat Islam di Indonesia.

Ia mengatakan, kewajiban tersebut tak hanya dilakukan oleh PPP. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca Juga

"Kita punya kewajiban moral untuk mengawal agenda-agenda keumatan," ujar Arsul dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Kamis (29/9/2022).

Ia mengungkapkan, PPP, PKB, PKS, dan PAN telah bertemu sebelum hasil Pemilu 2019 diumumkan. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa siapapun presidennya, keempat partai tersebut harus tetap mengutamakan umat Islam.

"Itu yang kemudian kita sepakati, tentu kesepakatannya saat itu kalau yang menang paslon 01 maka kewajiban ada pada PPP dan PKB, kalau yang menang 02 kewajiban itu ada PKS dan PAN. Ini sesungguhnya understanding informal yang banyak tidak diketahui kalangan umat-umat kita sesungguhnya," ujar Arsul.

PPP, jelas Arsul, juga akan terus mengawal demokrasi Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Termasuk dalam menghadirkan pemimpin nasional terbaik lewat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bersama Partai Golkar dan PAN.

"Kalau bicara akseptabilitas tentu bukan hal yang mudah, karena ada sosok yang tentu begitu populer pada satu kelompok umat Islam, tapi belum tentu populer pada kelompok umat Islam yang lain. Nah, pada sisi kedua di arus internal PPP ada yang kemudian berpendapat bahwa PPP itu tidak harus, bahkan sedapat mungkin membentuk dan berada pada koalisi  yang inklusif," ujar Arsul.

"Inklusif di sini adalah koalisi yang tentu mempertemukan partai Islam atau partai berbasis umat Islam dengan partai yang sering kita sebut partai nasionalis," sambung Wakil Ketua MPR itu.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA