REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta memiliki sejumlah tugas amat kompleks. Sebab, ada banyak hal-hal strategis yang mesti dikawal, di antaranya soal IKN (Ibu Kota Negara) dan Pemilu Serentak 20124 mendatang. 

Pj Gubernur DKI Jakarta harus 'multitalent' alias memiliki banyak kompetensi. Punya kemampuan manajerial, pengelolaan anggaran, komunikasi politik, pengalaman, leadership, hingga pemahaman regulasi dan perundang-undangan. 

Hal tersebut merupakan intisari dari acara Focus Group Discussion (FGD) Series #3 'Mencari Figur Ideal Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta', di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/9). 

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djoehharmansyah Johan dalam paparannya mengatakan, sosok Pj Gubernur DKI Jakarta memiliki banyak tugas berat. Joe-sapaannya- lantas mencontohkan bahwa siapapun Pj Gubernur mengawal proses transisi IKN. 

"Ada banyak regulasi dan perundang-undangan (yang dibahas). Ini perlu orang yang paham betul," ujar Joe. 

"Termasuk mengawal dan melaksanakan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) DKI, yang sebelumnya sudah dirancang gubernur (Anies Baswedan)," lanjut eks Dirjen Kementerian Dalam Negeri itu. 

Dia lantas menyinggung soal besarnya pengelolaan anggaran di DKI Jakarta, yang notabene mencapai Rp 80 triliun lebih. Ditambah lagi mengatur 64 ribu PNS dari 42 OPD (Organisasi Perangkat Daerah/Dinas). 

"Sehingga perlu sosok yang memiliki jam terbang tinggi di birokrasi. Punya kemampuan komplet. Jago manajemen, menguasai perkara teknis sektoral, paham kondisi sosial kultural Jakarta, sampai harus punya sense of politic. Pj juga wajib dekat dengan tokoh masyarakat, pers, pejabat pemerintah pusat, TNI dan Polri," ungkap Pakar Otonomi Daerah tersebut. 

Hal senada diungkapkan Eks Pj Gubernur DKI Jakarta, Soni Soemarsono. Soni menekankan pentingnya seorang Pj memiliki kemampuan komunikasi politik yang mumpuni. Pasalnya, sosok tersebut nantinya harus membangun relasi yang solid dengan DPRD maupun pemerintah pusat. 

"DKI ini spesial. Kompleks. Tidak bisa biasa-biasa saja memimpinnya," kata Soni. 

Soni lantas menjabarkan tugas penting seorang Pj. Di antaranya memastikan fungsi penyelenggaraan pemerntahan daerah berjalan efektif. Kemudian menguatkan peran dukung dan pengawalan terbaik terhdap penyelenggaraan pemilu/pilkada serentak

"Memastikan agenda pusat berjalan. Salah satunya IKN. Agenda presiden. Relasi vertikal ke atas dengan pusat. Ini harus dipahami betul," jelas Soni. 

Selanjutnya, mampu menerjemahkan pokok pikiran dewan. Menurut Soni, pokir sangat penting agar proses komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif berjalan harmonis. 

Pengalamannya memimpin DKI, relasi eksekutif dan dewan berjalan baik lantaran adanya kesamaan misi dalam mengimplementasikan pokir. "Harus paham dan tahu bagaimana maunya dewan. Saling bersinergi. Sehingga proses pembangunan berjalan optimal," pungkasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika