Monday, 4 Jumadil Awwal 1444 / 28 November 2022

Daerah Prioritas Hapus Kemiskinan Ekstrem Mulai Mutakhirkan Data PK21

Kamis 29 Sep 2022 08:16 WIB

Red: Agus raharjo

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menilai Badan Pangan Nasional berperan sangat penting dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting.  Menurut Hasto, adanya irisan (overlay) data-data yang dimiliki Badan Pangan Nasional terkait daerah yang mengalami rawan pangan serta data dari BKKBN maka diharapkan akan mendapatkan lokasi yang akan dijadikan prioritas percepatan penurunan stunting.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menilai Badan Pangan Nasional berperan sangat penting dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Menurut Hasto, adanya irisan (overlay) data-data yang dimiliki Badan Pangan Nasional terkait daerah yang mengalami rawan pangan serta data dari BKKBN maka diharapkan akan mendapatkan lokasi yang akan dijadikan prioritas percepatan penurunan stunting.

Foto: istimewa
Pemutakhiran digunakan sebagai data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan daerah yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mulai memutakhirkan setiap data dalam Pendataan Keluarga 2021 (PK21). "Data Keluarga tersebut adalah data sektoral yang dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga lain untuk mengambil kebijakan yang lebih tinggi berdasarkan by name by address sehingga validasi datanya dapat dipastikan mendekati akurat," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Hasto menuturkan salah satu daerah prioritas yang mulai melakukan pemutakhiran adalah Maluku. Terdapat lima kabupaten di Maluku yang menjadi prioritas, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, serta Maluku Tenggara.

Baca Juga

Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Abdul Kadir Peluw mengatakan pemutakhiran PK21 disusun dengan melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat, mutasi, dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI). Data dikumpulkan lewat kunjungan dari rumah ke rumah warga dan wawancara atau observasi kepala keluarga secara serentak pada waktu yang ditentukan.

Ia menambahkan di Maluku, peserta lokakarya pemutakhiran PK21 berasal dari 11 kabupaten/kota. Dan terdiri atas 20 pengelola data tingkat kabupaten/kota termasuk supervisor dan 170 orang kader pendata yang mengikuti secara daring.

"Pemutakhiran data berlangsung mulai 1 September sampai 31 Oktober 2022, dengan lokasi sampel pada 586 desa dari 96 Kecamatan," katanya.

Mengingat metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan kerangka sampling dan ponsel, ia berharap, pemerintah pusat dapat mengantisipasi ketersediaan jaringan pendata Maluku melalui ponsel.

"Mengingat wilayah Provinsi Maluku adalah kepulauan, maka lokasi sampel yang ditentukan juga disesuaikan dengan kondisi wilayah dengan mengantisipasi ketersediaan jaringan bagi pendata yang menggunakan smartphone(telepon seluler)," ujarnya.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso menambahkan pemutakhiran PK-22 sudah mulai dilaksanakan sejak 1 September hingga 31 Oktober 2022. Tujuan utama pemutakhiran adalah operasionalisasi program intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Hasil pemutakhiran juga akan digunakan oleh Kemenko PMK sebagai data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sedangkan bagi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden untuk melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan.

"Data ini juga sebagai dukungan kebijakan intervensi Kementerian PUPR untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan juga percepatan penurunan stunting," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA