Sunday, 3 Jumadil Awwal 1444 / 27 November 2022

PBB Minta Iran Setop Kekerasan ke Massa Pengunjuk Rasa

Rabu 28 Sep 2022 13:47 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Esthi Maharani

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Presiden Iran Ebrahim Raisi berhenti merespons aksi unjuk rasa memprotes kematian Mahsa Amini dengan kekuatan tak proporsional.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Presiden Iran Ebrahim Raisi berhenti merespons aksi unjuk rasa memprotes kematian Mahsa Amini dengan kekuatan tak proporsional.

Foto: AP/Vahid Salemi
Sekjen PBB minta Presiden Iran berhenti merespons aksi unjuk rasa dengan kekuatan.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Presiden Iran Ebrahim Raisi berhenti merespons aksi unjuk rasa memprotes kematian Mahsa Amini dengan kekuatan tak proporsional. Guterres menekankan kepada Raisi pentingnya hak asasi manusia (HAM), termasuk di dalamnya kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai.

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengungkapkan, hal-hal tadi disampaikan Guterres saat melakukan pertemuan bilateral dengan Raisi di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu. “Kami semakin prihatin dengan laporan meningkatnya korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak, terkait dengan aksi protes,” kata Dujarric dalam sebuah pernyataan, Selasa (27/9/2022), dikutip laman Al Arabiya.

Baca Juga

Menurut Dujarric, saat bertemu Raisi, Guterres menyerukan agar pasukan keamanan Iran menahan diri dan menghindari penggunaan kekuatan tak perlu dalam merespons massa yang memprotes kematian Mahsa Amini. Hal itu agar eskalasi lebih lanjut bisa dihindari.

Guterres juga menyerukan kematian Mahsa Amini diselidiki secara cepat, efektif, dan tidak memihak. Awal pekan ini, organisasi Iran Human Rights (IHR) mengungkapkan, tindak kekerasan aparat keamanan Iran dalam merespons gelombang unjuk rasa memprotes kematian Mahsa Amini telah menyebabkan sedikitnya 76 orang tewas. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan yang dilaporkan pemerintah Iran.

Direktur IHR Mahmood Amiry-Moghaddam mengatakan, kematian sudah tercatat di 14 provinsi di Iran. Jumlah korban jiwa tertinggi berada di provinsi Mazandaran, yakni sebanyak 25 orang. Sementara itu, di ibu kota Teheran, tercatat tiga kematian.

Menurut IHR, sebagian besar keluarga dari korban tewas telah ditekan untuk tak mengadakan prosesi pemakaman umum. Mereka dipaksa menguburkan keluarganya secara diam-diam pada malam hari. “Banyak keluarga diancam dengan tuntutan hukum jika mereka mempublikasikan kematian mereka,” kata IHR dalam sebuah pernyataan, Senin lalu, dilaporkan laman Al Arabiya.

Mahmood Amiry-Moghaddam meminta masyarakat internasional mengambil tindakan terhadap Iran. “Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk secara tegas dan bersatu mengambil langkah-langkah praktis untuk menghentikan pembunuhan serta penyiksaan para pengunjuk rasa,” ucapnya.

Berbeda dengan IHR, menurut data yang dirilis pemerintah Iran, jumlah korban tewas akibat kerusuhan dalam aksi unjuk rasa memprotes kematian Mahsa Amini tercatat sebanyak 41 orang. Jumlah itu termasuk beberapa anggota pasukan keamanan.

Baca juga : Indonesia Tekankan Multilateralisme dalam Pidato di PBB

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA