REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang hanya menampilkan nama-nama tertentu saja dengan elektabilitas sama dari waktu ke waktu dinilai, karena kondisi stagnasi perpolitikan nasional. Kondisi ini ditambah dengan munculnya isu Presiden Joko Widodo yang disebut akan maju sebagai calon wakil presiden setelah tak bisa lagi maju capres karena telah dua periode.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, dalam kondisi ini terjadi karena adanya kondisi stagnasi dalam perpolitikan nasional. Dia menilai, dalam menapaki jalan elektoral menuju Pilpres 2024, Indonesia saat ini sedang mengalami disorientasi politik dan disorientasi demokrasi.
"Ada tiga hal yang menyebabkan disorientasi politik saat ini, yaitu adanya sindrom Jokowi, sindrom survei, dan de-capresinasi partai politik," kata Ari dalam siaran persnya, Rabu (28/9/2022).
Ari menjelaskan, sindrom Jokowi merupakan kondisi kenyamanan segelintir kelompok di pemerintahan Jokowi sehingga mengharapkan tetap langgeng. Sementara itu, sindrom survei menunjukkan figur capres cawapres yang hanya itu-itu saja dengan elektabilitas jenuh di kisaran 30-an persen yakni; Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.
Kondisi, lanjut Ari, kemudian membuat beberapa partai politik ragu dan tak berani mengajukan figur-figur baru sebagai capres-cawapres alternatif sehingga mengalami de-capresinasi parpol.
Sementara disorientasi demokrasi saat ini terjadi lantaran kekuatan oligarki yang mendominasi dalam membentuk preferensi politik yang mengarah ke figur yang itu-itu saja. Prinsip demokrasi itu membatasi dan mengontrol kekuasaan, dengan menerapkan pergantian dan regenerasi kekuasaan.
"Dalam politik juga berlaku bahwa nobody is indispensable (tidak ada yang taktergantikan), dan saat ini kelihatannya ada sebagian kita yang merasa Jokowi seperti tidak tergantikan," katanya,
Lebih lanjut, Ari menilai, publik perlu memunculkan banyak figur lain untuk meramaikan bursa Pilpres 2024 agar dipertimbangkan menjadi capres-cawapres alternatif, baik dari unsur partai maupun nonpartai.
"Capres alternatif dari partai ada Airlangga Hartarto, Puan Maharani, Sandiaga Uno; dan dari nonpartai ada Andika Perkasa, Tito Karnavian, dan Rizal Ramli. Cawapres alternatif dari partai disebut Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno; dan dari nonpartai ada Erick Thohir, Sri Mulyani, Retno Marsudi, dan Budi Gunadi Sadikin," ujar Ari.
Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Aqidatul Izza Zain menyayangkan kandidasi capres-cawapres yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik yang cenderung tertutup. Menurutnya, prosesnya tidak melalui mekanisme terbuka.
"Ini tertutup dan biasanya didominasi oleh elit-elit partai politik itu sendiri. Jadi, elit partai yang akan menentukan capres-cawapres," ujar Izza.
Sering kali, sambung dia, kader partai politik kurang atau tidak dilibatkan dalam proses kandidasi itu. Sehingga, sulit untuk memunculkan nama baru atau capres-cawapres alternatif.
Dia menilai, di satu sisi hal ini adalah konsekuensi dari presidential threshold atau ambang batas pencalonan capres-cawapres yang mensyaratkan 20 persen kursi partai di DPR.
Karena itu, di sisi lain partai politik mestinya membuka opsi mekanisme kandidasi capres-cawapres secara terbuka di internal partai. Izza mendorong, partai untuk menerapkan mekanisme lain dalam proses kandidasi capres-cawapres.
Misalnya, kata dia, dengan mekanisme konvensi atau menggelar pemilu pendahuluan di internal partai politik atau gabungan partai politik itu sendiri.
"Lalu dipastikan capres-cawapres itu lahir dari proses demokrasi yang sah di internal partai, dengan begitu membuka ruang untuk berdemokrasi jadi lebih luas, dari anggota parpol bahkan hingga simpatisan. Dari mekanisme ini kemudian diharapkan dapat memunculkan capres-cawapres alternatif," ujarnya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus menilai saat ini memang sebaiknya perlu dimunculkan figur-figur baru. Figur baru ini, kata dia, punya peluang untuk diorbitkan, mengingat figur yang disorot papan atas survei saat ini atau punya elektabilitas tinggi belum menawarkan program sama sekali.
Selain itu, dia juga menilai publik sudah jenuh dengan figur yang itu-itu saja. Lucius prihatin kandidasi pilpres hanya berorientasi kursi kekuasaan, bukan demi membangun mimpi untuk Indonesia masa depan.
Belum ada figur yang menawarkan program, kata dia, mengungkapkan apa yang ingin mereka lakukan untuk membangun mimpi Indonesia, hingga visi-misinya ke publik jika mereka dipilih menjadi presiden dan wapres. "Jadi, sekalian saja dimunculkan figur baru atau capres-cawapres alternatif. Apalagi publik tampaknya sudah jenuh dengan figur yang itu-itu saja," kata Lucius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
