Wednesday, 6 Jumadil Awwal 1444 / 30 November 2022

Puluhan Ribu Anak di Papua Barat Putus Sekolah

Rabu 28 Sep 2022 01:10 WIB

Red: Ilham Tirta

Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga (kanan).

Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga (kanan).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Polda Papua Barat menggandeng semua pihak terkait menanggulangi putus sekolah.

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Kepala Polda Papua Barat, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga prihatin setelah mengetahui puluhan ribuan anak asli warga setempat putus sekolah. Polda Papua Barat akan turut berkontribusi melalui intervensi program agar memacu semua pemangku kepentingan peduli terhadap generasi putus sekolah tersebut.

"Sebagai bagian dari warga Papua Barat, saya prihatin karena di era Otsus, masih ada ribuan generasi emas masa depan Papua Barat tidak bisa melanjutkan pendidikan," ujar Daniel dalam sebuah acara focus group discussion (FGD) bertajuk pendidikan di Manokwari, Selasa (28/9/2022).

Baca Juga

Ia mengatakan, pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau lembaga pendidikan semata, tetapi tanggung jawab semua pihak. Mereka harus bersama mencari solusi agar semua yang putus sekolah bisa kembali mengenyam pendidikan.

Daniel juga berkomitmen mengawal anggaran pendidikan di Papua Barat agar penggunaannya tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan. "Polda Papua Barat sudah menggelar rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan pengawasan riil anggaran pendidikan agar penggunaannya sesuai dengan apa yang direncanakan" kata Kapolda.

Akademisi Universitas Papua, Profesor Agus Sumule membeberkan data anak-anak putus sekolah di Provinsi Papua Barat mencapai 68.988 orang. Mereka tersebar di 13 kabupaten dan kota di Papua Barat.

"Fakta saat ini 68.988 anak di Papua Barat putus sekolah, karena berbagai latar belakang ekonomi keluarga bahkan tidak sedikit karena pengaruh lingkungan," ujar Sumule.

Ia juga berharap melalui kerjasama Polda Papua Barat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan evaluasi terhadap masalah pendidikan di Papua Barat.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 

BERITA TERKAIT

 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA